Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji. (foto: Lisa)
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Sisa anggaran tahunan di Kalimantan Timur (Kaltim), tidak lagi membengkak. SiLPA 2025 tercatat hanya sekitar Rp680 Milyar, menembus rekor terendah setelah bertahun-tahun Kaltim identik dengan sisa anggaran hingga triliunan rupiah.
Selama satu dekade terakhir, SiLPA Pemprov Kaltim kerap berada di kisaran Rp5–7 Trilyun. Angka itu bukan hanya statistik, tetapi juga menjadi simbol kegagalan eksekusi. Banyak program tak jalan tepat waktu, paket proyek menumpuk di akhir tahun, hingga lelang baru dikebut saat waktu sudah sempit.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebut, penyusutan SiLPA bukan terjadi karena kehati-hatian berlebihan dalam membelanjakan anggaran, melainkan karena mesin birokrasi mulai dipaksa bekerja lebih awal.
“Sekarang pola kerjanya dibalik, sejak awal tahun sudah harus bergerak,” kata Seno, Senin (19/1/2025).
Baca Juga:
- Defisit Beras Kaltim Tembus 220 Ribu Ton, Ketergantungan Masih Tinggi
- Keterisolasian Hulu Mahakam Diselesaikan Lewat Ruas Tering–Ujoh Bilang
- 2 Titik Tambat Kapal Disiapkan, Pemprov Kaltim Mulai Masuki Ekonomi Sungai
Lanjutnya, perubahan terbesar terletak pada disiplin eksekusi, bukan pada besaran anggaran. Program yang masuk APBD kini dituntut siap secara teknis sejak awal, bukan disiapkan sambil jalan.
Ia juga menepis anggapan, bahwa SiLPA kecil berarti ada risiko pemborosan. Justru sebaliknya, katanya, sisa anggaran tetap ada karena faktor teknis yang tak mungkin dihilangkan.
“Dalam pengadaan, efisiensi pasti terjadi. Anggaran Rp3 Milyar bisa jadi kontraknya Rp2,85 Milyar. Selisih itu otomatis jadi SiLPA. Tapi itu beda dengan program yang tidak jalan sama sekali,” ujarnya.
Jika sebelumnya banyak kegiatan gagal terlaksana dan menumpuk jadi sisa anggaran besar, kini sebagian besar program benar-benar tereksekusi sehingga sisa anggaran tinggal dalam batas yang rasional.
Pemprov Kaltim sendiri tak ingin tren ini bersifat insidental. Untuk 2026, strategi pengendalian sudah disiapkan lebih agresif, proses lelang dipaksa dimulai sejak awal tahun anggaran, bukan lagi menunggu semester dua.
“Kita ingin memotong kebiasaan lama. Pekerjaan baru dikejar-kejar menjelang Desember. Itu yang selama ini bikin serapan kacau,” tegas Seno.
Model kontrol seperti ini, membuat potensi kegagalan bisa terbaca lebih dini. Pemerintah tak lagi menunggu akhir tahun untuk menyadari, bahwa ada proyek macet atau program tak jalan.
“Intinya, kita ingin semua masalah ketahuan di tengah jalan, bukan setelah semuanya terlambat.” tutup Seno. (DETAKKaltim.Com)
Penulis: Lisa
Editor: Lukman
