Kaltim masih bergantung pada pasokan beras dari luar daerah. (foto: Lisa)
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Kalimantan Timur masih menghadapi jurang besar antara produksi dan kebutuhan beras. Sepanjang 2025, produksi daerah ini tercatat hanya sekitar 177 ribu ton, sementara konsumsi masyarakat mendekati 400 ribu ton per tahun. Selisih lebih dari 220 ribu ton tersebut membuat Kaltim masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Fakta ini menjadi tantangan serius bagi agenda ketahanan pangan daerah, terutama di tengah ancaman perubahan iklim dan gangguan distribusi antarwilayah yang semakin sering terjadi.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kaltim Fahmi Himawan menilai, kondisi tersebut tidak bisa ditutupi dengan optimisme semu.
“Kalau kita bicara kondisi objektif, Kaltim memang belum mandiri. Produksi kita belum cukup untuk mengamankan kebutuhan warga sendiri,” ujar Fahmi, Kamis (15/1/2025).
Baca Juga:
- Keterisolasian Hulu Mahakam Diselesaikan Lewat Ruas Tering–Ujoh Bilang
- 2 Titik Tambat Kapal Disiapkan, Pemprov Kaltim Mulai Masuki Ekonomi Sungai
- Jangan Telat Daftar! 5 Kategori Gratispol Pendidikan Kaltim Sudah Dibuka
Ia menjelaskan bahwa ketergantungan ini membawa risiko berlapis, mulai dari fluktuasi harga hingga potensi kelangkaan jika terjadi gangguan pasokan dari daerah produsen utama.
“Semakin besar ketergantungan, semakin kecil ruang kendali kita. Itu sebabnya produksi lokal harus diperkuat, bukan sekadar ditambah,” katanya.
Alih-alih mengejar target swasembada secara instan, pemerintah daerah kini memilih pendekatan bertahap melalui penguatan basis produksi di tingkat petani.
Sepanjang 2025, hampir 14 ribu hektare lahan pertanian, disentuh program optimalisasi, dengan tujuan utama mendorong perubahan pola tanam dan meningkatkan efisiensi lahan.
Wilayah yang menjadi sasaran mencakup Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Berau, dan Paser, daerah yang selama ini menjadi penyangga produksi pangan Kaltim.
“Pendekatan kita sekarang bukan hanya soal luas lahan, tapi bagaimana lahan itu benar-benar produktif. Karena itu kita perkuat pendampingan petani, teknologi budidaya, dan sarana produksinya,” ujar Fahmi.
Selain intervensi di lahan, pemerintah juga menilai bahwa masalah struktural lain terletak pada sistem pengairan yang belum optimal. Banyak lahan potensial belum bisa dimanfaatkan maksimal karena pasokan air tidak stabil.
Karena itu, pada 2026 arah kebijakan mulai difokuskan pada pembenahan jaringan irigasi tersier, sebagai fondasi utama peningkatan produksi.
“Tanpa air yang stabil, semua bantuan lain jadi tidak maksimal. Kalau irigasi berfungsi baik, produktivitas bisa kita jaga di atas 4 ton per hektare, dan itu sudah cukup signifikan dampaknya,” kata Fahmi.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menjual mimpi swasembada instan, melainkan membangun strategi jangka menengah yang realistis.
“Kalau hari ini defisitnya 220 ribu ton, maka tugas kita adalah memastikan angka itu terus menyusut dari tahun ke tahun,” tutupnya. (DETAKKaltim.Com)
Penulis: Lisa
Editor: Lukman
