Rapat Paripurna Ke-1 DPRD Kaltim, Infrastruktur Sorotan Awal Tahun

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengawali tahun 2026 dengan menggelar Rapat Paripurna Ke-1 di Gedung D Lantai 6 Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda. Rapat tersebut dihadiri 33 anggota dewan, dengan 14 di antaranya mengikuti jalannya sidang secara daring melalui Zoom Meeting, Jum’at (2/1/2026).

Agenda utama paripurna kali ini adalah penyampaian laporan hasil kegiatan DPRD Kaltim selama Masa Sidang Ke-3 Tahun 2025. Laporan tersebut menjadi bagian dari kewajiban kelembagaan DPRD, untuk menyampaikan secara terbuka seluruh aktivitas yang telah dijalankan dalam satu periode persidangan.

Komisi I tercatat melaksanakan 18 kali kunjungan kerja. Komisi II menggelar 11 rapat, ditambah 9 kali kunjungan kerja yang terdiri dari 4 kunjungan dalam daerah dan 5 kunjungan luar daerah.

Komisi III mencatat 2 kali rapat, dengan aktivitas lapangan yang cukup dominan melalui 22 kunjungan dalam daerah dan 4 kunjungan luar daerah. Sementara Komisi IV menjadi salah satu komisi dengan mobilitas tertinggi, yakni 15 kali rapat, 39 kunjungan kerja dalam daerah, serta 15 kunjungan luar daerah.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan, bahwa laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas DPRD kepada publik sekaligus pijakan awal untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah ke depan, khususnya melalui mekanisme Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur.

“Kalau laporan pertanggungjawaban Gubernur itu kan nanti ada masanya dan itu dibahas melalui panitia khusus. Jadi sejauh ini kami belum bisa menyampaikan apa yang kurang atau apa yang lebih, karena evaluasi resminya belum dilakukan,” jelasnya usai rapat.

Baca Juga:

Politis Partai Golkar ini menilai, dalam tiga bulan awal pemerintahan berjalan, komunikasi antara eksekutif dan legislatif masih terjalin cukup baik. Namun demikian, DPRD belum dapat menilai secara utuh efektivitas pelaksanaan program karena proses evaluasi formal belum dimulai.

“Kalau secara pribadi saya melihat komunikasi cukup bagus. Tapi pelaksanaan ini kan belum bisa kita nilai secara menyeluruh, karena belum masuk tahap laporan pertanggungjawaban Gubernur,” lanjutnya.

Ia juga menyinggung bahwa hingga saat ini DPRD belum melaksanakan kunjungan Daerah Pemilihan (Dapil) terkait APBD Perubahan. Padahal, kunjungan Dapil menjadi instrumen penting bagi DPRD untuk melihat langsung realisasi bantuan dan Program Pemerintah Daerah di kabupaten dan kota.

“Biasanya kami kembali ke Dapil masing-masing untuk melihat bantuan-bantuan pemerintah, yang umumnya berbentuk bantuan keuangan. Tapi untuk APBD Perubahan, sejauh ini kunjungan itu belum dilakukan,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengapresiasi sejumlah langkah awal pemerintah provinsi yang dinilai menunjukkan arah kebijakan yang progresif, khususnya di sektor infrastruktur. Salah satu yang disorot adalah rencana pembangunan infrastruktur jalan hingga ke wilayah pedalaman, seperti Kabupaten Mahakam Ulu.

“Terobosannya saya lihat cukup bagus. Ada rencana pembangunan infrastruktur sampai ke Mahakam Ulu. Artinya, jalan-jalan akan diupayakan supaya tidak seperti dulu,” katanya.

Ia juga menyebut bahwa perhatian terhadap wilayah lain seperti Berau mulai terlihat, ditandai dengan keterlibatan DPRD dari seluruh daerah pemilihan dalam kunjungan bersama Gubernur ke masing-masing wilayah.

“Seluruh Dapil kabupaten diajak melihat langsung wilayahnya masing-masing. Ke depan, saya melihat infrastruktur di Kalimantan Timur akan semakin baik.” pungkasnya.

Rapat Paripurna yang digelar awal tahun 2026 ini juga dihadiri Sekretaris DPRD Kaltim Hj Norhayati Usman. (DETAKKaltim.Com)

Penulis: Lisa

Editor: Lukman