Sekretaris Komisi 4 DPRD Kaltim Darlis Pattalongi. (foto: Lisa)
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Dorongan untuk menghadirkan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih terkoordinasi, kembali disuarakan Sekretaris Komisi 4 DPRD Kaltim Darlis Pattalongi. Ia menilai, selama ini pelaksanaan CSR di berbagai daerah masih berjalan tidak merata sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan.
Menurutnya, banyak perusahaan telah mengucurkan CSR, namun tanpa mekanisme yang jelas, program sering kali menumpuk di satu wilayah sementara daerah lain tidak kebagian manfaat.
“Kita ingin pola yang lebih tertib. Jangan sampai ada satu daerah banjir program, tapi wilayah lain justru sama sekali tidak terjangkau,” kata Darlis, Jum’at (5/12/2025).
Sebagai bentuk pembenahan, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltim kini mulai merancang skema penyaluran CSR yang dapat mengarahkan program perusahaan agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim ini menekankan upaya ini bukan untuk mengambil alih kewenangan perusahaan, melainkan memberikan panduan agar penyaluran CSR menjadi lebih tepat sasaran.
“Perusahaan tetap memegang penuh kendali atas anggarannya. Pemerintah daerah hanya membantu menghubungkan dan menyelaraskan agar program yang dijalankan mendukung prioritas pembangunan,” jelasnya.
Baca Juga:
- Anggota Legislatif Ingatkan Kaltim di Ambang Krisis Ekologis
- Lonjakan Kasus Perceraian Sita Perhatian Wakil Rakyat Kaltim
- Karang Mumus Vs Mahakam, DPRD Kaltim Nilai Keduanya Perlu Intervensi
Dengan mekanisme tersebut, perusahaan bebas menentukan program yang ingin didukung, sementara pemerintah daerah menyediakan daftar kebutuhan pembangunan, lokasi kegiatan, serta rincian pembiayaan. Menurut Darlis, pola seperti ini akan memudahkan perusahaan memilih intervensi yang paling relevan serta meningkatkan koordinasi lintas wilayah.
“Kita hanya menyiapkan peta kebutuhan agar dunia usaha punya acuan yang jelas.” pungkasnya. (DETAKKaltim.Com/Adv./DPRD Kaltim)
Penulis: Lisa
Editor: Lukman
