Sekretaris Komisi 4 DPRD Kaltim Darlis Pattalongi. (foto: Lisa)
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Sekretaris Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Darlis Pattalongi, kembali menaruh perhatian pada meningkatnya kerentanan siswa terhadap tindak perundungan di sekolah. Ia menilai, kasus-kasus yang muncul di berbagai daerah menunjukkan ancaman bullying tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah kecil dalam lingkungan pendidikan.
Ia menilai, berbagai bentuk perundungan, baik yang terlihat di ruang kelas maupun yang terjadi di ruang digital, membawa konsekuensi jangka panjang bagi anak. Mulai dari terganggunya perkembangan psikologis, hingga menurunnya kemampuan anak dalam membangun relasi sosial.
“Begitu seorang anak mendapat perlakuan yang merendahkan, efeknya tidak berhenti hari itu saja. Ada beban mental yang mereka bawa, entah berupa kecemasan, rasa takut bertemu teman, bahkan trauma yang sulit selesai,” ujar Darlis, Jum’at (5/12/2025).
Ia menjelaskan fenomena perundungan kini semakin kompleks, karena tidak lagi terbatas pada kekerasan verbal atau fisik. Dunia maya, menurutnya, telah membuka ruang baru yang kerap luput dari pengawasan.
“Kadang bentuknya bukan memukul atau menendang, tapi postingan di media sosial yang menyindir, mempermalukan, atau menjatuhkan. Luka seperti itu tidak kasat mata, tapi dampaknya jauh lebih panjang,” ucapnya.
Darlis menekankan pemerintah daerah, bersama institusi pendidikan, tidak boleh sekadar bereaksi setelah kasus terjadi. Ia mendorong adanya kebijakan pencegahan yang sistematis dan tegas.
“Pemerintah tidak bisa berdiri di pinggir. Pengawasan harus diperkuat, terutama pada penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Pembelajaran memang butuh teknologi, tetapi ruang digital juga bisa berubah menjadi tempat anak-anak saling melukai,” terangnya.
Selain itu, ia menilai peran orang tua menjadi faktor krusial dalam mengawasi aktivitas anak di rumah. Penggunaan ponsel, menurutnya, harus dibatasi dan diarahkan.
Baca Juga:
- Temuan Prostitusi Terselubung, Anggota Parlemen Kaltim Desak Penutupan Total
- Sistem Baru Penyaluran CSR Diusulkan, Hilangkan Kesenjangan Pembangunan
- Anggota Legislatif Ingatkan Kaltim di Ambang Krisis Ekologis
“Orang tua mesti hadir sebagai pengawas pertama. Jangan semua dilepas. Dampingi anak ketika mereka berselancar di internet. Arahkan supaya gawai dipakai untuk belajar, bukan untuk saling menjatuhkan,” tuturnya.
Di akhir penjelasannya, Darlis menegaskan pencegahan perundungan adalah upaya kolektif yang harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Ini bukan kerja satu institusi. Semua pihak pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, punya peran. Jangan menunggu masalah meledak. Pendidikan itu harus menciptakan ruang aman sejak awal,” tutupnya. (DETAKKaltim.Com/Adv./DPRD Kaltim)
Penulis: Lisa
Editor: Lukman
