Anggota Komisi 3 DPRD Kalimantan Timur Subandi. (foto: Lisa)
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Anggota Komisi 3 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Subandi menyoroti, urgensi penanganan sedimentasi Sungai Mahakam yang dinilai sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Meski program normalisasi telah berjalan bertahun-tahun di wilayah lain seperti Karang Mumus, ia mengakui belum dapat memastikan alokasi anggaran maupun skema pendanaan khusus untuk Mahakam.
Subandi menjelaskan, sedimentasi yang terus menumpuk di Mahakam menyebabkan jalur perairan semakin dangkal dan menyulitkan aktivitas kapal. Ia memberi contoh, di beberapa titik kawasan Pertamina, kapal harus menunggu air pasang sebelum merapat.
“Tumbuhnya rumput di badan sungai itu tanda sedimentasinya sudah sangat tinggi. Daya tampung sungai jelas turun, dan ini mengganggu aktivitas kapal-kapal yang setiap hari lewat,” katanya, Rabu (3/12/2025).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut solusi ideal sebenarnya dimulai dari kawasan hulu, namun kondisi di lapangan membuat pengerukan di titik-titik kritis tak bisa lagi ditunda. Subandi menekankan, Mahakam membutuhkan atensi lebih besar karena merupakan jalur vital transportasi dan logistik di Kaltim.
“Dua-duanya penting, Karang Mumus dan Mahakam. Tapi Mahakam ini jauh lebih besar bebannya. Aktivitas ponton dan kapal besar lewat setiap hari, resikonya besar kalau dibiarkan,” ujarnya.
Terkait perizinan pengerukan yang berada di kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, Subandi mengaku belum memperoleh informasi resmi mengenai proses dan status terbaru. Ia menambahkan, berbagai isu yang menyebut pengerukan Mahakam diarahkan untuk kepentingan bisnis tertentu, termasuk milik Gubernur, sebaiknya dilihat secara lebih objektif.
Baca Juga:
- Anggota DPRD Kaltim Ungkap Janji Reses Terdampak Rasionalisasi Anggaran
- UMKM Wajib Naik Kelas, DPRD Kaltim Ingatkan Standar Mutu
- Kualitas Politik Dinilai Fondasi Kesejahteraan Rakyat
“Siapapun yang punya usaha, itu bukan fokusnya. Ini untuk kepentingan umum. Jalur Mahakam itu nadi ekonomi kita, jadi penanganannya harus dilihat dari sisi kepentingan publik, bukan subjektivitas pribadi,” tegasnya.
Subandi memastikan ketika ada perkembangan mengenai anggaran, izin, atau jadwal pelaksanaan, pihak Banggar maupun pemerintah akan menyampaikannya secara resmi. Ia menekankan, yang terpenting saat ini adalah memastikan program berjalan karena risiko keselamatan dan ekonomi sudah terpampang nyata di lapangan. (DETAKKaltim.Com/Adv./DPRD Kaltim)
Penulis: Lisa
Editor: Lukman
