Anggota Komisi 3 DPRD Kalimantan Timur Subandi. (foto: Lisa)
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Perdebatan mengenai prioritas penanganan banjir Samarinda kembali mengemuka. Anggota Komisi 3 DPRD Kaltim Subandi menilai, bahwa baik Sungai Karang Mumus (SKM) maupun Sungai Mahakam merupakan dua titik krusial yang tidak bisa dipisahkan.
Keduanya, kata dia, sama-sama memerlukan intervensi teknis berbiaya besar.
“Dari sisi pemerintah kota, prioritasnya ke Karang Mumus karena aliran hulunya membawa pengaruh besar bagi banjir di kota. Tapi Mahakam juga penting, karena itu jalur besar yang juga memerlukan pengerukan. Dua-duanya prioritas,” jelasnya, Rabu (3/13/2025).
Ia menjelaskan bahwa SKM adalah sungai yang menerima aliran dari hulu, khususnya dari kawasan Karang Asam hingga Pampang. Debit air yang besar dan sedimentasi yang cepat membuat wilayah-wilayah rawan banjir kerap terdampak.
Pembangunan folder raksasa seluas ±60 hektare di hulu Karang Mumus disebutnya sebagai langkah strategis untuk mengatur volume air sebelum masuk kota.
“Folder itu penting untuk menahan dan mengatur air dari hulu. Supaya tidak tumpah semua ke Samarinda. Sekarang memang baru sekitar 10 hektare yang dikerjakan, tapi target akhirnya sekitar 60 hektare,” ungkap Subandi.
Folder tersebut, tambahnya, berada di kawasan Sungai Siring–Pampang, yang selama ini dikenal sebagai wilayah resapan dan titik masuk air hujan ke jalur sungai.
Subandi juga menanggapi isu publik terkait berkurangnya daerah resapan di sekitar RS Salehuddin II (area Sempaja), yang kini dikabarkan mulai dikembangkan sebagai lokasi parkir.
Menurutnya, setiap pembangunan telah melalui kajian Amdal dan analisis kebutuhan lahan.
“Rumah sakit pasti punya perhitungan kebutuhan parkir sejak awal. Kalau memang dibangun parkir, artinya sudah masuk dalam kajiannya. Soal resapan air, perencanaan daerah lain seperti folder Bengkuring juga diarahkan untuk mengatasi itu,” jelasnya.
Di sisi lain, Gubernur Kaltim disebut lebih menekankan pengerukan di Sungai Mahakam. Meski berbeda titik fokus, Subandi menilai kebijakan tersebut tetap saling melengkapi.
Baca Juga:
- Kasus Abdul Giaz Tahap Mediasi BK DPRD Kaltim
- Wacana Rute Penerbangan Samarinda-Singapore Direspons Legislator Kaltim
- Pengerukan Mahakam Mendesak, DPRD Kaltim Ingatkan Dampak
“Masing-masing punya kajian teknis. Yang jadi tantangan itu biaya yang besar. Tapi tujuannya sama, mengurangi risiko banjir,” tambahnya.
Lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, penanganan banjir tidak bisa hanya dilihat dari hilir, tetapi harus dimulai dari hulu, termasuk penataan ruang, pembukaan lahan, hingga pengendalian pembangunan perumahan.
“Kalau hulunya tidak diatur, air dari atas tetap akan cepat masuk kota. Makanya pengendalian banjir itu harus dimulai dari hulu dan berkelanjutan,” tegasnya. (DETAKKaltim.Com/Adv./DPRD Kaltim)
Penulis: Lisa
Editor: Lukman
