Anggota Komisi 3 DPRD Kalimantan Timur Subandi. (foto: Lisa)
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Anggota Komisi 3 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Subandi mengungkapkan, pemotongan anggaran Dana Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) yang mencapai sekitar Rp6 Milyar memaksa seluruh perangkat daerah melakukan rasionalisasi besar-besaran. Dampaknya, berbagai program yang sebelumnya direncanakan harus mengalami penyesuaian, termasuk usulan-usulan hasil reses anggota DPRD.
Subandi menjelaskan, kondisi ini turut memengaruhi komitmen DPRD terhadap sejumlah aspirasi masyarakat. Banyak kegiatan yang sebelumnya telah dijanjikan saat reses, harus tertunda karena ruang fiskal pemerintah daerah menyempit.
“Semua sektor terdampak, tidak hanya OPD. Pokok-pokok pikiran kamipun ikut dirasionalisasi. Jadi ada konsekuensi ketika anggaran dipotong,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).
Meski demikian, ia menegaskan program prioritas tetap berjalan, termasuk program layanan pendidikan Gratispol yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan mendasar warga. Subandi memastikan tidak ada pengurangan kuota pada program tersebut, meskipun sektor lain harus mengalah akibat penyusunan ulang anggaran.
“Gratispol tidak dikurangi. Program ini tetap harus dilaksanakan karena menyangkut pendidikan. Justru sektor lain yang menyesuaikan,” tegasnya.
Terkait proyek pembangunan fisik yang terdampak di Samarinda, Subandi mengaku belum memeriksa secara detail daftar program yang terpotong karena ia tidak berada di struktur Badan Anggaran. Ia menambahkan, informasi teknis soal proyek yang ditunda atau digeser akan lebih akurat bila dikonfirmasi langsung kepada Banggar.
Baca Juga:
- UMKM Wajib Naik Kelas, DPRD Kaltim Ingatkan Standar Mutu
- Kualitas Politik Dinilai Fondasi Kesejahteraan Rakyat
- Literasi Politik Rendah, Pemuda Kaltim Didesak Ambil Peran Demokrasi
“Kalau prioritas utama, tetap dilaksanakan. Tapi soal mana yang harus ditunda, saya belum baca rinciannya,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kaltim ini mengajak masyarakat memahami, penyesuaian anggaran ini terjadi secara merata dan tidak dapat dihindari. Baginya, yang terpenting adalah memastikan kepentingan utama publik, khususnya pendidikan, tetap terlindungi meski ruang anggaran tengah ditekan. (DETAKKaltim.Com/Adv./DPRD Kaltim)
Penulis: Lisa
Editor: Lukman
