Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono. (foto: Lisa)
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Kedatangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disebut sebagai “gelombang besar” yang hanya bisa dimanfaatkan jika Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat meningkatkan standar.
Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menegaskan, tantangan terbesar bukan pada regulasi atau koordinasi dengan Otorita IKN (OIKN), tetapi pada kesiapan para pelaku usaha lokal sendiri.
Sapto menilai, arus mobilitas penduduk hingga tenaga profesional dari berbagai negara akan mengubah peta kebutuhan di Kaltim. Karena itu, produk lokal harus terjamin kualitas, legalitas, dan konsistensi mutunya.
“Isunya bukan OIKN. Yang harus kita benahi adalah kesiapan UMKM kita sendiri. Yang datang ke Kaltim bukan hanya orang daerah, tapi juga dari luar negeri. Produk yang kita tampilkan harus punya standar yang jelas,” ungkapnya, Rabu (3/12/2025).
Sapto menilai langkah paling mendesak adalah pemetaan ulang seluruh UMKM di Kaltim, mulai dari data produksi, proses operasional, hingga kelengkapan izin usaha. Ia menegaskan, pola “asal laku” sudah tidak relevan lagi di era kompetisi global.
“Standar itu bukan tambahan, tapi keharusan. Bahan bakunya dari mana, proses produksinya bagaimana, higienitasnya seperti apa, semua harus transparan. IRT, halal, SNI, itu tidak bisa ditawar. Ini menyangkut wajah daerah di mata dunia,” tegasnya.
Ia mendorong transformasi mindset pelaku usaha, naik kelas berarti mengubah seluruh sistem kerja: legalitas, manajemen, desain produk, hingga kesiapan memasuki pasar yang lebih luas.
Baca Juga:
- DPRD Kaltim Tekankan Kualitas Politik sebagai Fondasi Kesejahteraan Rakyat
- Literasi Politik Rendah, Sapto Desak Pemuda Kaltim Ambil Peran Demokrasi
- DPRD Kaltim Soroti Pentingnya Survei Wisata untuk Tingkatkan Daya Saing
Dalam rapat bersama, Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara disebut telah menyatakan kesiapannya memberikan dukungan pembiayaan kepada UMKM yang telah tersertifikasi dan memenuhi standar yang dipersyaratkan.
“BPD bilang, kalau UMKM kita sudah dibina dan memenuhi standar, mereka siap support. Soal bungapun bisa dibahas, karena ini program untuk rakyat Kaltim,” jelas Sapto.
Politisi Golkar itu menekankan pemerintah daerah, lembaga pembina, dunia perbankan, dan komunitas UMKM harus bergerak bersama. Tanpa kerja kolektif, Sapto khawatir UMKM lokal hanya menjadi penonton di tengah ledakan ekonomi baru IKN.
“Kita tidak boleh hanya melihat. IKN harus jadi momentum agar UMKM Kaltim benar-benar naik kelas dan punya posisi di pasar global. Tapi itu hanya bisa tercapai kalau semua bergerak serempak, bukan jalan sendiri-sendiri.” pungkasnya. (DETAKKaltim.Com/Adv./DPRD Kaltim)
Penulis: Lisa
Editor: Lukman
