Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud. (foto: Lisa)
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menyampaikan, kekhawatirannya atas kondisi fiskal Kaltim yang mengalami penurunan drastis dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026. Ia menilai, tekanan fiskal yang begitu besar akan memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian serius pada struktur belanja.
Hasanuddin mengungkapkan, APBD 2026 terkoreksi cukup dalam dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, ruang fiskal daerah mengalami penyusutan hingga sekitar 66 persen, sebuah angka yang dinilai cukup ekstrem untuk ukuran Kaltim sebagai provinsi penghasil sumber daya alam.
“Penurunannya sekitar 66 persen. Situasi ini menekan ruang fiskal kita cukup berat, dan pemerintah perlu menjelaskan secara rinci sektor mana saja yang terdampak pengurangan anggaran,” jelasnya di Gedung Utama (B) DPRD Kalti, Jalan Teuku Umar, Sabtu (29/11/2025).
Ia menekankan, program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar umumnya tidak tersentuh pemangkasan karena dianggap sebagai kebutuhan wajib pelayanan publik. Adapun penyesuaian kemungkinan besar terjadi pada program non-urgensial yang tidak termasuk kategori belanja strategis.
Baca Juga:
- Penyebaran Peringatan Dini Bencana, Bupati Kutim Instruksikan Optimalisasi Videotron
- Bupati Kutim Genjot Perluasan Layanan Air Bersih
- Jelas Ke-7 Magnet Nasional, Peserta Tembus 2.000
“Biasanya yang tidak dikurangi itu sektor-sektor utama. Yang mungkin disesuaikan adalah program lain di luar prioritas. Pemerintah tentu memiliki data detailnya, dan itu akan kami dalami bersama Sekda,” tambahnya.
Dari total APBD sekitar Rp15,1 Trilyun, Hasanuddin menjelaskan setelah memperhitungkan belanja langsung dan tidak langsung, ruang fiskal yang benar-benar bisa digunakan kemungkinan hanya berada di kisaran Rp3 Trilyun hingga Rp4 Trilyun. Sementara alokasi untuk 10 kabupaten/kota diperkirakan mencapai Rp5 Trilyun, sehingga manuver anggaran pemerintah provinsi semakin terbatas.
“Kondisinya memang berat. Dengan ruang fiskal yang menyempit, pemerintah mungkin hanya bisa fokus pada program prioritas, sementara kegiatan non-prioritas kemungkinan menunggu sisa SILPA tahun berikutnya.” tutupnya. (DETAKKaltim.Com)
Penulis: Lisa
Editor: Lukman
