Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi. (foto: HB)
DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), terus berkomitmen membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
Memasuki tahun 2026, DPPKB menyiapkan sejumlah program inovatif yang berfokus pada edukasi keluarga, pencegahan stunting, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi menyampaikan, program utama yang akan digulirkan antara lain optimalisasi dana mandatori pendidikan dan penguatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh kecamatan. Selain itu, program unggulan Cap Jempol Stop Stunting juga akan terus diperkuat dengan pendekatan yang lebih menyentuh langsung ke masyarakat.
“Dana mandatori pendidikan senilai sekitar Rp4 Milyar dan program Cap Jempol Stop Stunting sebesar Rp6 Milyar diarahkan untuk memperkuat edukasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari lingkup keluarga,” jelas Junaidi, Rabu (12/11/2025).
Baca Juga:
- Pembangunan Kutim Tak Terhenti, Proyek Multi Years Jalan Terus
- Pelajari Model Jatim, Diskop Kutim Siap Bina UMKM Berbasis Digital
- Atasi Blank Spot, Diskominfostaper Kutim Maksimalkan Anggaran
Ia menegaskan, anggaran tersebut merupakan langkah baru yang belum pernah dianggarkan sebelumnya.
“Karena inovasi berjalan baik, kami dorong pemanfaatannya secara maksimal,” tambahnya.
Berdasarkan hasil evaluasi lapangan di Kecamatan Karangan, DPPKB Kutim menemukan adanya ketidaksesuaian antara data dan kondisi riil keluarga berisiko stunting.
“Ada data yang menyebut punya air bersih, padahal tidak. Ada juga yang dikira belum ikut KB, ternyata sudah. Ini jadi pelajaran penting,” terang Junaidi.
Sebagai tindak lanjut, DPPKB meluncurkan pelatihan teknis bagi TPK agar lebih mahir menggunakan sistem pendataan digital. Operator DPPKB akan bertindak sebagai narasumber lokal, untuk membimbing kader secara langsung di lapangan.
“Kita ingin intervensi bukan hanya ke keluarga, tapi juga pada peningkatan kemampuan petugas,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada keluarga, DPPKB juga memperkuat edukasi sejak dini melalui program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di jenjang PAUD, SD, hingga SMP.
Program ini mengintegrasikan materi kependudukan, kesehatan reproduksi, bahaya pernikahan dini, dan HIV/AIDS ke dalam kurikulum tanpa perlu membangun sekolah baru.
“Kalau Kutim punya 100 SMP, idealnya semuanya bisa jadi sekolah siaga kependudukan. Kalau belum, kita jalankan bertahap, termasuk di wilayah pinggiran,” ujar Junaidi.
Sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi keluarga, DPPKB Kutim juga menggandeng Dinas Pendidikan, Disnakertrans, BLKI, dan SKB.
Kolaborasi ini menghadirkan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, komputer, hingga pastry and bakery bagi keluarga akseptor KB.
“Inovasi ini bukan hanya tentang menurunkan angka stunting, tapi bagaimana Kutai Timur membangun generasi unggul dan mandiri.” kata Junaidi menandaskan. (DETAKKaltim.Com)
Penulis: HB/ADV Diskominfo Kutim
Editor: Lukman
