Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026. (foto: Gladis)
DETAKKaltim.Com, KUTAI KARTANEGARA: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kini tengah menata ulang arah pembangunan daerah dengan pendekatan yang lebih realistis dan berbasis hasil.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan, penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD) Tahun 2026 tidak boleh sekadar rutinitas administratif, melainkan harus menjadi alat strategis untuk memastikan program pembangunan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Rapat pemaparan RKAPD 2026 itu dihadiri Sekda Kukar Sunggono Kasnu, Plt Kepala Bappeda Syarifah Vanesa Vilna, serta seluruh kepala perangkat daerah.
Aulia menyoroti perlunya reformulasi perencanaan akibat perubahan signifikan pada kemampuan fiskal daerah, terutama setelah keluarnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang memangkas cukup besar porsi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Perubahan kebijakan fiskal pusat membuat kita harus berpikir lebih efisien dan terarah. Dari asumsi awal Rp5,7 Trilyun, realisasi TKD hanya sekitar Rp1,5 Trilyun. Jadi kita harus menyesuaikan strategi agar pembangunan tetap jalan meski dengan sumber daya yang terbatas,” ujar Aulia, saat memimpin rapat pemaparan RKAPD 2026, di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (30/10/2025).
Ia memperkirakan, APBD Kukar tahun 2026 hanya akan berada di kisaran Rp6,5 hingga Rp7 Trilyun, turun dari estimasi sebelumnya sebesar Rp7,5 Trilyun. Meski begitu, ia memastikan, program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga tetap menjadi prioritas utama.
Aulia menilai, RKAPD 2026 akan berporos pada tiga fokus utama. Pertama, memastikan seluruh anggaran diarahkan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor-sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
Baca Juga:
- Plafon Ditingkatkan, KKI Andalan Kukar Perkuat Ekonomi Rakyat
- Kukar Mantapkan Diri Jadi Penopang Produksi Sawit Kaltim
- Program Bintang Pengabdian Kukar Siapkan Generasi Muda Jadi Garda Terdepan
Kedua, menyinergikan kebijakan daerah dengan program prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita Presiden. Ketiga, memperkuat implementasi program unggulan Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang menjadi visi pembangunan jangka menengah daerah.
Ia juga menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di semua lini.
“Kita harus berani memangkas belanja yang tidak produktif, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, atau penyusunan dokumen yang belum mendesak. Fokuskan anggaran pada kegiatan nyata yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Aulia menambahkan, beberapa sektor akan tetap menjadi prioritas, di antaranya pembangunan jalan dan fasilitas kesehatan, penguatan kreativitas serta minat belajar siswa, hingga program rehabilitasi lingkungan dan penanganan rumah bagi korban bencana.
Upaya efisiensi ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil retret Sekda Kukar dan Bappeda di IPDN Jatinangor, yang menghasilkan rekomendasi agar setiap rupiah belanja daerah diarahkan untuk memperbesar manfaat publik.
“Selama tiga hari ke depan, seluruh OPD akan kami minta menyisir ulang rencana programnya. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak punya dampak nyata bagi masyarakat. RKAPD 2026 harus menjadi cerminan semangat baru: efisien, terukur, dan berpihak kepada rakyat.” tutup Aulia. (DETAKKaltim.Com/Adv./Prokom)
Penulis: Gladis
Editor: Lukman
