Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji. (foto: Lisa)
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menyoroti, persoalan serius terkait pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah.
Ia menilai, pemotongan yang mencapai 80 persen ini menjadi pukulan berat bagi keuangan daerah, terutama mengingat Kaltim merupakan salah satu penyumbang utama penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
“Pemotongan dana bagi hasil kita kenanya 80 persen. Tapi ini sedang kita olah, kita harap dengan adanya kabupaten/kota yang nanti ikut ke Jakarta, bisa merubah peta DBH tersebut,” tegas Seno Aji, Kamis (2/10/2025).
Ia menekankan, langkah advokasi ke pemerintah pusat tidak bisa dilakukan sekali jalan. Perlu konsolidasi antara Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, hingga DPRD agar tekanan ke Kementerian Keuangan memiliki daya tawar yang lebih kuat.
Menurut Seno, sektor yang terdampak paling besar dari kebijakan ini adalah DBH batubara, migas, serta bahan bakar.
“Kalau untuk dana vektor yang dikurangi, pasti banyak. Seperti bagi hasil batubara, migas, bahan bakar, dan masih banyak lagi,” ujarnya.
Meskipun begitu, ia menyadari perjuangan merevisi formula DBH bukan perkara mudah. Pemerintah pusat memiliki banyak pertimbangan fiskal yang kerap membuat daerah penghasil merasa dirugikan.
“Kalau suatu hari nanti kita ketemu dengan Kementerian Keuangan tapi tidak ada hasilnya, ya memang begitu. Tapi kita berusaha, jadi harus berikhtiar terlebih dahulu dengan baik,” lanjutnya.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim tidak bisa hanya bergantung pada hasil perundingan dengan pusat. Seno Aji menekankan, perlunya strategi memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi sektor lain di luar Migas dan Batubara. Ia menyebutnya sebagai upaya membangun ‘brand daerah’ untuk kemandirian fiskal.
Baca Juga:
- Desa Korporasi Ternak, Strategi Kaltim Menuju Kemandirian Protein Hewani
- Kaltim Dorong Swasembada Protein Hewani Lewat Bulan Bakti Peternakan
- Wagub Kaltim Ungkap Pemangkasan TKD Ancam Program Daerah
“Kita punya brand Day, yaitu memperbesar PAD. Jadi nanti tunggu tanggal mainnya saja,” tambahnya.
Pernyataan ini menegaskan Kaltim harus memanfaatkan peluang ekonomi kreatif, Sektor Pariwisata, industri hilir, hingga layanan publik digital untuk memperkuat basis PAD. Dengan begitu, ketika formula DBH tidak berpihak, daerah tetap memiliki ruang gerak pembangunan tanpa terlalu tergantung pada transfer pusat.
Isu DBH memang selalu menjadi sorotan di Kaltim. Dengan status sebagai penyumbang besar devisa nasional, Kaltim kerap merasa belum mendapatkan porsi yang adil dalam pembagian hasil.(DETAKKaltim.Com/Adv./Diskominfo)
Penulis: Lisa
Editor: Lukman
