Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi. (foto: Lisa)
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Isu pengalihan sebagian anggaran dari Program Pengembangan Desa Wisata menuju promosi lewat influencer, menjadi perbincangan hangat publik di Kalimantan Timur (Kaltim). Banyak yang menilai, langkah ini berisiko menggeser prioritas pembangunan.
Untuk itu Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim Ririn Sari Dewi menegaskan, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk meninggalkan pembangunan desa wisata, melainkan untuk mengoptimalkan strategi promosi yang lebih relevan dengan tren pariwisata global saat ini.
Ririn mengatakan, pembangunan fisik sejumlah desa wisata sebenarnya sudah berjalan melalui program sebelumnya. Tantangan terbesar yang kini dihadapi bukan lagi pada ketiadaan destinasi, melainkan pada keterbatasan promosi yang membuat potensi wisata Kaltim kurang dikenal.
“Untuk apa punya destinasi kalau tidak dikenal orang? Jadi sebagian anggaran kita geser untuk promosi. Tujuannya sederhana, agar desa wisata kita benar-benar menjadi tujuan yang dicari wisatawan,” tegasnya, Selasa (30/9/2025).
Ia mencontohkan, Derawan dan Semayang. Dua destinasi unggulan itu telah memiliki keunikan dan daya tarik alam yang diakui, namun masih lemah dalam branding dan penetrasi ke pasar wisata nasional maupun internasional.
Promosi melalui influencer, lanjut Ririn, diyakini mampu membuka akses yang lebih luas, karena audiens media digital kini tidak lagi terbatas pada lingkup lokal.
“Influencer bisa menjangkau khalayak dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai mancanegara. Itu yang kita butuhkan agar wisata Kaltim tidak hanya menjadi cerita lokal, tapi destinasi global,” jelasnya.
Ririnpun menegaskan bahwa penganggaran program ini harus dilihat secara proporsional. Dana Rp1,7 Milyar yang dialokasikan, disebutnya relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan promosi pariwisata skala besar. Namun, target yang dicanangkan cukup ambisius, yakni meningkatkan kunjungan wisata hingga 30 persen.
“Kalau promosi ini berhasil, dampak ekonominya bisa berkali lipat dari nilai anggarannya. Jadi jangan hanya melihat nominal, lihat juga multiplier effect bagi masyarakat,” tegasnya lagi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak mungkin hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga:
- Dispar Kaltim Klarifikasi Soal Dana Rp1,7 Miliar untuk Influencer
- Lantik 72 Pejabat Baru, Gubernur Kaltim Ingatkan ASN Pelayan Publik
- Pembangunan Harus Menghapus Jurang Ketimpangan Gender
Karena itu, Dispar Kaltim telah menyiapkan skema kolaborasi dengan swasta, perbankan, hingga Bank Indonesia, untuk memperkuat infrastruktur, pengembangan ekonomi kreatif, dan akses permodalan desa wisata.
Tahun depan, pola kerja sama ini akan dilembagakan melalui MoU resmi dengan kepala daerah.
“APBD kita terbatas. Maka solusinya adalah gotong royong lintas sektor. Perusahaan bisa membantu infrastruktur, perbankan memberi akses pembiayaan, pemerintah fokus pada regulasi dan fasilitasi. Dengan cara ini, desa wisata bisa lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Ririn juga menekankan pentingnya akuntabilitas. Semua influencer yang terlibat dalam program promosi wajib direkrut melalui agensi resmi yang berbadan hukum, dengan mekanisme pertanggungjawaban administrasi yang jelas.
“Bukan asal pilih. Harus ada standar kerja, ada SPJ, ada sistem yang transparan. Jadi ini bukan proyek seremonial atau bagi-bagi uang, tapi program profesional yang punya output jelas,” katanya menepis keraguan publik.
Menutup keterangannya, Ririn mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan program ini berjalan terlebih dahulu sebelum menilai.
“Kita ini taat mekanisme. Kalau nanti hasilnya signifikan, masyarakat sendiri yang akan merasakan manfaatnya. Jadi jangan buru-buru menuding pemborosan. Biarkan program berjalan, baru kita evaluasi bersama,” pungkasnya. (DETAKKaltim.Com/Adv./Diskominfo)
Penulis: Lisa
Editor: Lukman
