Kaltim Fokus Genjot PAD, Pajak Kendaraan Sektor Andalan

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), tengah memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi pajak dan retribusi. Langkah ini dipandang penting menyusul tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, yang selama ini masih menjadi salah satu tumpuan pembiayaan daerah.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, daerah tidak bisa terus-menerus bergantung pada alokasi dana dari pusat. Menurutnya, era desentralisasi fiskal menuntut daerah lebih mandiri dan kreatif dalam menggali sumber pendapatan.

“Kita tidak bisa hanya menunggu transfer dari pusat. Daerah harus mandiri dan berani mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki,” terangnya, Selasa (30/9/2025).

Rudy menjelaskan, ada dua jalur utama yang kini menjadi fokus. Penguatan pengelolaan aset daerah, serta intensifikasi Sektor Pajak. Aset yang dimiliki daerah, baik berupa tanah, bangunan, maupun fasilitas umum, kata dia, harus diberdayakan secara produktif.

“Aset daerah jangan hanya jadi beban, tapi harus menghasilkan. Kita bisa dorong kerja sama dengan BUMD ataupun pihak swasta agar aset itu memberi nilai tambah,” terang Rudy.

Selain pengelolaan aset, Sektor Pajak daerah dinilai masih menyimpan potensi besar. Pajak bahan bakar, pajak alat berat, hingga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), disebut sebagai kontributor signifikan yang perlu terus dimaksimalkan.

“Pajak kendaraan dan bea balik nama ini tren realisasinya cukup positif. Kalau digarap serius, bisa menopang PAD kita lebih besar,” tambahnya.

Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim memperlihatkan capaian yang menggembirakan. Hingga September 2025, PKB telah menyumbang Rp577,3 Milyar atau 57,74 persen dari target Rp1 Trilyun.

Baca Juga:

Sementara itu, BBNKB mencatat realisasi Rp497,9 Milyar atau 47,42 persen dari target Rp1,05 Trilyun. Angka ini menunjukkan adanya prospek untuk mencapai target PAD, secara keseluruhan di akhir tahun anggaran.

Rudypun memberikan apresiasi kepada masyarakat Kaltim yang dinilainya semakin tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada warga yang patuh membayar pajak. Kepatuhan ini bukti nyata dukungan masyarakat terhadap pembangunan daerah. Dengan tren capaian ini, saya optimistis target PAD 2025 bisa tercapai,” tegasnya.

Meski demikian, Rudy mengingatkan, upaya meningkatkan PAD bukan hanya soal angka, tetapi juga terkait tata kelola. Transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan pajak disebut sebagai bagian penting yang terus diperkuat.

Ia menilai, digitalisasi pelayanan mampu menekan potensi kebocoran dan mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajibannya.

Lebih jauh, Rudy menyebut, peningkatan PAD akan berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan di Kaltim.

Melalui keuangan daerah yang lebih kuat, Pemprov dapat lebih leluasa membiayai program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“PAD itu bukan hanya soal menambah kas daerah. Yang lebih penting, bagaimana uang itu kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk layanan publik yang lebih baik,” tutupnya. (DETAKKaltim.Com/Adv./Diskominfo)

Penulis: Lisa

Editor: Lukman