Dispar Kukar Garap Desa Wisata Berdasarkan Masalah Nyata

DETAKKaltim.Com, KUTAI KARTANEGARA: Pola pengembangan desa wisata di Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengalami perubahan pendekatan.

Jika sebelumnya pembangunan lebih bertumpu pada program dan anggaran dari atas, kini Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar mulai beralih pada strategi bottom-up, yakni penguatan kapasitas masyarakat berbasis kebutuhan aktual di lapangan.

Langkah tersebut mulai diterapkan secara nyata dalam kegiatan pendampingan, yang dengan melibatkan langsung masyarakat di 3 desa wisata prioritas.

“Kami tidak lagi membawa template. Kami datang untuk mendengar dan mencocokkan program pelatihan, dengan kebutuhan masyarakat desa,” ujar M Ridha Fatrianta, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dispar Kukar, beberapa waktu lalu.

Ridha menjelaskan, survei lapangan menjadi titik awal penting dalam proses pendampingan. Sebab setiap desa memiliki potensi dan tantangan yang berbeda. Misalnya, Desa Sumber Sari lebih tertarik pada pelatihan kuliner UMKM dan manajemen event, sementara Desa Kersik mengusulkan pelatihan multitema yang berjumlah hingga 10 jenis. Desa Sangkuliman, yang menjadi titik pelatihan terakhir, baru memulai programnya pekan ini.

“Bentuk pelatihannya sangat bervariasi, tapi prinsipnya satu yakni kami ingin desa berkembang dari potensi dan keinginan mereka sendiri, bukan semata-mata dari paket program pemerintah,” tegas Ridha.

Salah satu fokus utama pendampingan kali ini, juga diarahkan pada penguatan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Banyak desa sebenarnya sudah menunjukkan inisiatif mengelola wisata sebelum terbentuknya Pokdarwis, terutama di destinasi dengan daya tarik khusus seperti gua atau lokasi alam eksotis.

“Kalau gua, pasarnya memang niche. Tapi kalau dikelola serius, ini bisa sangat potensial karena punya peminat tersendiri seperti komunitas petualang,” ungkap Ridha.

Baca Juga :

Dispar Kukar turut mengedukasi masyarakat terkait pentingnya penyelesaian isu-isu lokal, seperti pengelolaan lahan dan peran pemilik tanah di sekitar lokasi wisata. Pendekatan ini dianggap krusial demi menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif, dan minim konflik.

“Jangan sampai ada program tapi masyarakat sekitar justru tidak dilibatkan. Itu awal dari konflik. Sekarang kami dorong agar pembentukan Pokdarwis dan pengelolaan lahan, dimulai dengan komunikasi terbuka,” kata Ridha.

Terkait legalitas kelembagaan, Dispar Kukar baru bisa menyerahkan SK Pokdarwis yang diajukan akhir 2024 pada pertengahan 2025 ini, karena kendala waktu dan administrasi. Namun Ridha memastikan hal itu dikombinasikan dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan agar efektif.

Pendampingan ini juga sekaligus menjadi bagian dari persiapan Kukar menghadapi Lomba Desa Wisata Tingkat Provinsi Kalimantan Timur, pada Juli 2025 mendatang. Meski awalnya 4 desa dijadwalkan didampingi, anggaran yang terbatas membuat hanya 3 desa yang dibina intensif dengan melibatkan institusi akademik, seperti Politeknik Negeri Samarinda dan Universitas Mulawarman sebagai mitra pelatih.

Dengan mengedepankan partisipasi aktif dan pendekatan kebutuhan riil, Dispar Kukar berharap desa wisata bukan hanya tumbuh sebagai destinasi, tetapi juga menjadi motor ekonomi lokal yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Bukan soal seberapa besar anggaran. Tapi seberapa tepat kita menyentuh potensi dan semangat masyarakat untuk tumbuh bersama pariwisata.” tutup Ridha. (DETAKKaltim.Com/Adv./Dispar)

Penulis: Gladis

Editor: Lukman