13 Sumber Pendapatan Daerah Terdampak Efisiensi Anggaran

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat, dinilai berpotensi menghambat pengelolaan keuangan daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sabaruddin Panrecalle menegaskan, pihaknya akan berupaya mencari solusi agar pendapatan daerah tetap stabil dan tidak terlalu terdampak oleh kebijakan tersebut.

“Kita harus mencari cara agar pendapatan daerah tetap stabil. Pengelolaan keuangan bisa terganggu jika tidak ada langkah konkret untuk meningkatkan PAD,” jelas Sabaruddin belum lama ini.

Politisi Partai Gerindra ini melanjutkan, kebijakan efisiensi anggaran ini diprediksi akan berdampak pada 13 sumber pendapatan daerah, dengan potensi pergeseran anggaran mencapai setengah triliun rupiah dari APBD Kaltim.

Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, dalam menjaga keseimbangan fiskal. Oleh karena itu, pajak daerah menjadi sektor utama yang harus dioptimalkan guna menutupi kekurangan pendapatan akibat pengurangan anggaran pusat.

“Setiap OPD memiliki kontribusi dalam menghasilkan pendapatan, tapi sektor pajak tetap yang paling signifikan. Ini yang harus kita gali lebih dalam, agar bisa menopang keuangan daerah dengan lebih baik,” ujar Sabaruddin. 

Baca Juga:

• DPRD Kaltim Pantau Perkembangan RUU TNI
• PAW Legislator Partai Gerindra Kaltim, ARB Gantikan Seno
• Pembangunan Infrastruktur Jalan di Wilayah 3T Berau Terkendala

DPRD Kaltim bersama Bapenda Kaltimpun merancang langkah konkret, untuk menghadapi tantangan ini. Salah satunya adalah dengan melakukan kunjungan ke 10 kabupaten/kota, guna mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang masih memiliki potensi untuk ditingkatkan.

Selain itu, mereka juga akan mengevaluasi sistem pengelolaan pajak agar lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.

DPRD Kaltim juga mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, untuk lebih aktif dalam menggali potensi PAD dari sektor masing-masing. Dengan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, diharapkan dampak efisiensi anggaran dapat diminimalisir dan keuangan daerah tetap stabil.

“Sinergi antara DPRD dan Bapenda Kaltim sangat penting, untuk menemukan solusi terbaik dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah. Kita tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer dari pusat, tapi harus mencari cara agar daerah bisa lebih mandiri secara finansial.” tutupnya. (DETAKKaltim.Com)

Penulis : Lisa

Editor : Lukman