Kasus Korupsi Pertamina, Legislator Kaltim Minta Investigasi Menyeluruh

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian, setelah adanya kasus hukum yang mengguncang jajaran Direksi Pertamina.

Anggota Komisi 4 DPRD Kaltim Fuad Fakhruddin menilai bahwa kondisi ini harus menjadi sorotan utama, dan mendapat pengawasan ketat dari DPR RI untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Setiap provinsi sudah memiliki alokasi BBM yang ditetapkan, tapi kenapa di lapangan masih terjadi kelangkaan? Ini yang harus diusut tuntas. Kita berharap ada investigasi menyeluruh untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dalam tata kelola distribusi BBM ini,” paparnya di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Jum’at (28/2/2025).

Fuad menyoroti bahwa momentum ini bisa menjadi awal perubahan dalam sistem distribusi energi di Indonesia, terutama di daerah yang kaya sumber daya seperti Kaltim.

Ia menilai bahwa situasi ini ironis, mengingat Kaltim merupakan salah satu wilayah penghasil Migas terbesar di Indonesia. Seharusnya, kata dia, masyarakat di daerah ini tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan BBM dan gas untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kaltim ini dikenal sebagai daerah penghasil energi, tapi kenapa masyarakatnya masih kesulitan mendapatkan BBM dan Gas? Seharusnya kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan mudah dan tidak ada cerita kelangkaan. Masyarakat hanya ingin akses yang lebih mudah terhadap energi, yang seharusnya tersedia di daerah mereka sendiri,” tuturnya.

Baca Juga:

Politisi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Kota Samarinda itu juga menyoroti daya beli masyarakat Kaltim, yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Ia memandang, sebagian besar warga mampu mengakses bahan bakar dengan kualitas premium, seperti Pertamax atau bahkan di atasnya.

Namun, meskipun daya beli masyarakat cukup baik, tetap saja keterbukaan dalam distribusi menjadi faktor kunci agar tidak terjadi kelangkaan yang merugikan konsumen.

“Kita harus memastikan ada transparansi dalam pendistribusian BBM. Jika memang ada masalah di tingkat distribusi atau kebijakan, harus diungkap secara terbuka agar masyarakat bisa mendapatkan hak mereka. Jangan sampai ada permainan yang justru merugikan konsumen,” tegasnya.

Mantan legislator DPRD Samarinda kelahiran 1980 itupun mendesak agar DPR RI turun langsung, untuk melakukan investigasi terhadap Pertamina dan memastikan distribusi BBM berjalan adil dan merata.

Ia menaruh harapan besar agar kelangkaan yang terus berulang bisa segera teratasi, sehingga masyarakat Kaltim dapat menikmati hak mereka atas energi yang tersedia di daerahnya sendiri.