Anggota Komisi 3 DPRD Kaltim Muhammad Samsun. (foto: Lisa)
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Laporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyebut tingkat elektrifikasi di Kalimantan Timur (Kaltim) telah mencapai 97 persen, dinilai Anggota Komisi 3 DPRD Kaltim Muhammad Samsun perlu ditinjau ulang, agar benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Ketua Fraksi PDIP dari Dapil Kabupaten Kutai Kartanegara itu menilai, masih banyak desa dan dusun yang belum mendapatkan akses listrik meskipun laporan menunjukkan capaian yang tinggi.
Berdasarkan data yang ada, setidaknya 109 desa belum teraliri listrik. Ia menyoroti perbedaan metode perhitungan yang digunakan, dimana elektrifikasi dihitung berdasarkan keberadaan jaringan listrik di ruas jalan utama, bukan dari akses listrik ke pemukiman warga.
“Berdasarkan ruas jalan yang sudah dialiri listrik, sementara kampung-kampung di sekitarnya belum memiliki jalan, otomatis listrik juga belum masuk. Inilah yang perlu dikoreksi agar tidak hanya menjadi angka di atas kertas,” jelas Samsun, Kamis (27/2/2025).
Selain menyoroti metode perhitungan, Samsun juga mempertanyakan belum adanya blueprint yang jelas dari Dinas ESDM terkait rencana elektrifikasi ke depan. Hingga saat ini, laporan yang tersedia hanya menampilkan angka capaian tanpa memaparkan strategi konkret untuk menjangkau wilayah yang belum teraliri listrik.
Baca Juga:
- Anggota DPRD Kaltim Usul Pemerintah Terbitkan IPR
- Efisiensi Anggaran Kaltim, Fokus Pengeluaran Non-Prioritas
- Harapan 2 Tokoh Kepada Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim
Ia menekankan bahwa setiap tahun target elektrifikasi selalu ditetapkan sebesar 100 persen, dan dianggarkan dalam APBD. Namun, jika masih ada desa yang belum mendapatkan akses listrik, perlu ada peningkatan kinerja dalam realisasinya.
“Apabila target selalu 100 persen, mengapa masih ada desa yang belum teraliri listrik? Ini menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi program,” tegasnya.
Samsun juga menyoroti besarnya anggaran yang disebut diperlukan untuk mencapai elektrifikasi penuh di Kaltim, yakni sekitar Rp7 Trilyun. Ia menilai angka tersebut harus dikaji lebih lanjut, dengan data yang lebih akurat agar dapat digunakan secara efektif.
“Data yang benar-benar riil itu penting. Apakah benar hanya 3 persen wilayah yang belum teraliri listrik atau mungkin lebih? Jika dananya sebesar itu, maka harus ada pemetaan yang jelas agar program ini bisa berjalan dengan optimal.” pungkasnya. (DETAKKaltim.Com)
Penulis : Lisa
Editor : Lukman
