Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan. (foto: Lisa)
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah terpencil Kalimantan Timur (Kaltim), Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan memastikan, wilayah seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) juga masuk dalam rencana implementasi.
Ia mengatakan Kubar sudah memiliki satuan pelayanan yang disiapkan. Akan tetapi, ia mengakui bahwa tantangannya adalah pembangunan dapur yang harus segera dilakukan.
“Sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI-nya sudah ada di sana, dan kepala satuan pelayanannya juga sudah direkrut. Jadi tinggal bagaimana kita menyiapkan infrastrukturnya,” tutur Tigor usai Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Prioritas Presiden MBG, di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/2/2025).
Ia menambahkan, daerah-daerah terpencil memang membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam hal logistik dan ketersediaan fasilitas pendukung.
“Untuk daerah seperti Mahulu, kita juga memasukkannya dalam rencana. Tidak ada daerah yang tertinggal dalam program ini,” tegasnya.
Baca Juga:
- Program MBG Presiden, Kaltim Butuh 450 Dapur
- Bareskrim Diminta Tuntaskan Kasus Hibah Lahan Kelompok Tani Busang Dengen
- Program MBG, Pj Gubernur Kaltim Dorong Sentra Pertanian Lokal
Mengenai pengelolaan makanan, Tigor menyebutkan bahwa BGN telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran distribusi dan penyediaan bahan pangan.
“Model kerja sama kita fleksibel. Ada dapur yang hybrid, seperti di Cimahi, dimana kantin sekolah diperbesar untuk memenuhi kebutuhan. Di Semarang juga begitu, kantin sekolah diperbaiki dan diperluas. Semua pihak kita libatkan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan,” paparnya.
Ketika ditanya soal pemberian susu yang hanya dilakukan dua kali seminggu, Tigor menegaskan bahwa hal tersebut bukan kewajiban dalam program MBG.
“Susu itu tidak mandatori. Kalau bisa diatur dalam anggaran Rp10.000 dan tersedia secara lokal, tentu bisa digunakan. Tapi itu kembali lagi pada bagaimana kepala satuan pelayanan mengatur pengeluaran untuk bahan pangan,” bebernya.
Menurut Tigor, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan para kepala satuan pelayanan dalam mengelola anggaran dan sumber daya.
“Mereka harus cerdas mengelola anggaran untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan bergizi yang cukup, tanpa melampaui anggaran yang sudah ditetapkan.” pungkasnya. (DETAKKaltim.Com)
Penulis: Lisa
Editor: Lukman
