Perwakilan Fraksi PKS DPRD Kutim Syaiful Bakhri. (foto: HB)
DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR: Perwakilan Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakil Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutm) Syaiful Bakhri, sampaikan pentingnya pengawasan terhadap pembiayaan daerah senilai Rp15 Milyar yang dialokasikan untuk modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Syaiful berharap laba atau keuntungan dapat diperhatikan hasilnya, bukan hana sekedar angkanya.
“Kami berharap investasi ini tidak hanya sekadar angka, tetapi juga harus memperhatikan laba atau keuntungan yang dihasilkan,” ujar Syaiful, Jum’at (22/11/2024).
Hadir dan disaksikan Ketua DPRD Kutim Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutim Poniso Surryo Renggono dan 23 anggota dewan serta masing-masing perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutim.
Syaiful menekankan, bahwa investasi yang dilakukan harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan, dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” kata Syaiful.
Ia juga menambahkan, pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana BUMD.
“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana yang dialokasikan digunakan dan apa hasilnya,” tambahnya.
Baca Juga:
- Anggota Komisi C DPRD Kutim Dorong Penambahan Fasum dan Pasar Representatif
- Legislator Kutim Respon Rencana Pemerintah Turunkan Harga Tiket Jelang Nataru
- Peringatan HGN, Ketua DPRD Kutim Ungkit Kesejahteraan Guru
Syaiful mengaku, Fraksi Keadilan Sejahtera berkomitmen untuk terus mengawasi penggunaan dana tersebut.
“Kami akan mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja BUMD, sehingga kita bisa melihat perkembangan dan keuntungan yang dihasilkan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti perlunya strategi yang jelas dalam pengelolaan BUMD.
“Investasi yang dilakukan harus didasarkan pada analisis yang mendalam, agar dapat meminimalkan risiko kerugian,” jelasnya.
Syaiful menambahkan, keberhasilan BUMD tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan.
“Kami ingin BUMD tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.
Dengan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Fraksi PKS berharap agar Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan pembiayaan untuk BUMD secara optimal.
“Kami akan terus mendorong agar setiap investasi yang dilakukan, dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Kutai Timur.” pungkasnya. (DETAKKaltim.Com)
Penulis: HB/ADV DPRD Kutim
Editor: Lukman
About The Author
