Anggota DPRD Kutim Hj. Hasna dari Partai Golkar. (foto: HB)
DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) dari Partai Golkar Hj Hasna menekankan kepada pemerintah, untuk lebih memperhatikan kesejahteraan perempuan.
Menurut Hasna, kesejahteraan perempuan akan melindungi dari ancaman yang rawan dialami kelompok rentan.
Kemampuan ekonomi dan kapasitas yang mumpuni sebagai indikator kesejahteraan, bisa menjadi modal mereka untuk hidup mandiri tanpa bergantung dengan orang lain.
Hasna mengungkapkan, sejauh ini kasus kekerasan dan pelecehan yang dialami perempuan, salah satu pemicunya adalah faktor perekonomian. Baik karena tuntutan pekerjaan penuh risiko, sampai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
“Pemerintah sudah harus lebih memperhatikan cara meningkatkan kesejahteraan perempuan, baik yang belum atau sudah berumah tangga. Bukti nyata perhatian, tentu dengan program kegiatan yang bersifat tepat sasaran dan tepat guna,” ujar Hasna beberapa waktu lalu.
Pemerintah dinilai punya instrumen yang lengkap, untuk mewujudkan kesejahteraan kaum perempuan.
Persoalan pendataan bisa ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) dan Dinas Sosial (Dinsos).
Pendataan dimaksud untuk memetakan kondisi jumlah dan sebaran penduduk perempuan di daerah. Pemetaan kondisi nantinya bisa mengklasifikasikan tingkat kerentanan yang dialami.
“Pendataan dan pemetaan yang valid jadi langkah awal, baru selanjutnya penyesuaian program dan kegiatan yang bisa diberikan untuk memberdayakan mereka. Ini juga bisa melibatkan banyak OPD di pemerintah, bisa juga meminta dukungan ke pemerintah pusat,” paparnya.
Baca Juga:
- Legislator Kutim Apresiasi Masyarakat Adat Komitmen Lindungi Hutan Wahea
- Anggota DPRD Kutim Nilai Minimnya Personil Damkar Persoalan Serius
- Sorotan Tajam Wakil Rakyat Kutim Terhadap Kegiatan Bimtek
Pemberdayaan perempuan nantinya bisa menghasilkan output sebagai tenaga kerja terampil atau wirausaha. Kedua pekerjaan itu selanjutnya harus dikawal, untuk bisa berkelanjutan. Kehidupan mereka harus benar-benar dipantau, setelah mendapat pembekalan atau pelatihan.
“Dalam waktu dekat ini, saya akan coba petakan mengenai hal tersebut dalam susunan program dan kegiatan OPD. Tentu kita berharap agar semuanya sudah benar-benar optimal, siap untuk dijalankan.” pungkasnya. (DETAKKaltim.Com)
Penulis: HB/ADV DPRD Kutim
Editor: Lukman
