Anggota DPRD Kutim, Mulyana. (foto: HB)
DETAKKaltim.Com, KUTAI TIKUR: Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Mulyana mempertanyakan Program Pendidikan Gratis di Kutim. Karena ia mendapat laporan adanya praktek Pungutan Liar (Pungli) di sekolah.
Mulyana menyoroti hal ini. Iapun mendorong agar ada rencana penyusunan kebijakan tegas untuk melarang praktik Pungli di sekolah.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pendidikan gratis di sekolah negeri, dapat diterapkan dengan benar. Sehingga bisa menghapuskan beban finansial yang tidak sah yang sering kali membebani orang tua murid.
Ia berpendapat, praktik Pungli di sekolah sudah menjadi masalah serius yang harus segera ditangani.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai iuran yang tidak sah. Praktik ini tidak hanya membebani orang tua, tetapi juga merusak citra pendidikan gratis yang seharusnya dinikmati oleh semua anak di Kutim,” ujar Mulyana kepada DETAKKaltim.Com, Jum’at (15/11/2024).
Iapun mendesak kepada Pemkab melalui Dinas Pendidikan untuk mengambil langkah konkret. Termasuk penyusunan kebijakan tegas, melarang semua bentuk pungutan liar di sekolah, serta penerapan sanksi bagi sekolah yang melanggar aturan tersebut.
“Kebijakan ini akan mencakup mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, sehingga tidak ada lagi sekolah yang berani melakukan pungutan liar,” tambah Mulyana.
Selain itu, Mulyana juga menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan masyarakat.
“Kami akan memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan ini disosialisasikan dengan baik kepada semua pihak terkait, termasuk orang tua, guru, dan masyarakat umum. Kami juga akan membuka saluran pengaduan untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai pungutan liar,” paparnya.
Baca Juga:
- Bantuan untuk Paguyuban, Anggota DPRD Kutim Minta Berkas Dilengkapi
- Anggota DPRD Sebut Karhutla Tidak Lagi Signifikan Terjadi di Kutim
- Legislator Kutim Ingatkan Pemda Siapkan SDM Hadapi Hilirisasi SDA
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, DPRD Kutim akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan, untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif.
“Kami akan mengadakan pertemuan rutin dengan Dinas Pendidikan, untuk membahas isu-isu yang ada dan mencari solusi yang efektif. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang kami buat benar-benar diterapkan di lapangan,” sebut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dari langkah tersebut, diharapkan pendidikan gratis yang diamanatkan oleh pemerintah dapat benar-benar dinikmati oleh semua anak di Kutim, tanpa ada pungutan tambahan yang memberatkan.
“Kami berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kepercayaan masyarakat, terhadap institusi pendidikan di daerah ini.” pungkasnya. (DETAKKaltim.Com)
Penulis: HB/ADV DPRD Kutim
Editor: Lukman
About The Author
