Debat Kedua Pilgub Kaltim, Rudy-Seno meyakini reformasi birokrasi kunci memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan. (foto: Lisa)
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Dalam Debat Kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2024, pasangan calon nomor urut 2 Rudy Mas’ud dan Seno Aji, menyoroti berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim).
Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang menjadi perhatian mereka adalah keterbatasan anggaran, dan bagaimana pengelolaannya sering kali belum efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Seno Aji, calon Wakil Gubernur pasangan Rudy Mas’ud, menambahkan bahwa pengalaman mereka sebagai pimpinan DPRD Kaltim merupakan modal penting dalam menjalankan tugas pemerintahan ke depan.
“Kami yakin dapat membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang lebih baik dengan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Kalimantan Timur,” terang Seno, Minggu (3/11/2024) malam.
Baca Juga:
- Debat Kedua Pilgub Kaltim, Rudy-Seno Cetuskan Aplikasi Sakti
- Politisi PAN Usulkan Solusi Jangka Pendek Atasi Kemacetan Balikpapan
- Anggota Legislatif Kaltim Komitmen Perjuangkan BKT
Dilanjutkan Seno, pendekatan yang berfokus pada sinergi ini akan membantu dalam menyelaraskan kebijakan di tingkat provinsi dan daerah, sehingga kebijakan dan program dapat berjalan lebih efektif serta tepat sasaran.
Dalam visi mereka, Rudy-Seno meyakini bahwa reformasi birokrasi adalah kunci untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan, agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Mereka berpendapat bahwa reformasi ini bisa berdampak signifikan, dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang kerap menjadi beban masyarakat Kaltim.
Di antaranya adalah pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, penanganan stunting pada anak, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta peningkatan akses bagi anak-anak yang putus sekolah atau yang kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah.
“Dengan pendekatan birokrasi reformasi, kami bisa mengurangi secara signifikan kemiskinan, pengangguran, stunting, narkoba, anak tidak sekolah dan kuliah, warga tidak bisa berobat,” tutupnya.
Reformasi birokrasi yang diusulkan pasangan ini bertujuan untuk melakukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka ingin menciptakan tata kelola yang baik (good governance) dengan membangun birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. (DETAKKaltim.Com)
Penulis: Lisa
Editor: Lukman
