Debat Pilgub Kaltim, Kandidat Perdebatkan Angka Pengangguran dan Silpa

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Dalam segmen ketiga debat publik pertama Pilgub Kaltim 2024, pasangan calon nomor urut 2 Rudy Mas’ud dan Seno Aji, mengajukan pertanyaan tajam kepada pasangan petahana, Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Rudy menyoroti besarnya APBD Kaltim yang tidak sejalan dengan penurunan angka pengangguran di Provinsi tersebut.

Rudy Mas’ud mengatakan, meskipun APBD Kaltim mencapai angka signifikan dan bahkan lebih besar dari total APBD seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut, angka pengangguran justru tetap tinggi, mencapai 5,31 persen.

“Ini menjadi masalah serius. Anggaran besar seharusnya dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Rudy.

Isran Noor, calon Gubernur nomor urut 1, merespon dengan mengatakan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak serta-merta berkorelasi langsung dengan pengangguran.

“Pengangguran dan peningkatan pendapatan daerah adalah dua hal berbeda. Pada akhir masa jabatan kami, program peningkatan pendapatan sudah mencapai target,” jelas Isran.

Baca Juga:

Ia juga menekankan bahwa pengangguran bukan semata masalah internal, melainkan dipengaruhi banyak faktor eksternal.

Sedangkan Hadi Mulyadi, calon Wakil Gubernur dari Paslon nomor urut 1 memberikan penjelasan bahwa lonjakan angka pengangguran sebagian besar disebabkan oleh tingginya migrasi dari Provinsi lain ke Kaltim.

“Banyak orang dari luar daerah datang ke Kaltim, karena dianggap sebagai Provinsi yang menjanjikan kehidupan lebih baik. Hal ini menyebabkan angka pengangguran terbuka meningkat,” ujarnya.

Rudy Mas’ud melanjutkan kritiknya dengan menyebut bahwa APBD Kaltim, yang paling besar di antara seluruh Provinsi di Kalimantan, seharusnya digunakan lebih efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

Ia mengingatkan agar pemimpin tidak zalim, dengan membiarkan masyarakat tidak merasakan manfaat dari anggaran besar tersebut.

“Pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, jangan sampai anggaran besar ini tidak berdampak nyata,” kata Rudy.

Menanggapi kritik tersebut, Isran Noor menjelaskan bahwa sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) adalah hal yang wajar dan menunjukkan tata kelola yang baik.

“Lebih baik ada Silpa dari pada anggaran dihabiskan tanpa manfaat atau terjerat korupsi. Silpa artinya masih ada dana yang tersimpan untuk digunakan di anggaran tahun berikutnya,” jelas Isran.

Ia menekankan bahwa aturan penggunaan anggaran telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 49, yang mewajibkan setiap proyek melalui proses tender terbuka.

Isran juga menyoroti pentingnya membedakan antara pengangguran terbuka, dan kemiskinan.