Isran: Pertanyaannya Bagus
DETAKKaltim.Com, SAMARINDA: Pada segmen kedua, pendalaman visi dan misi debat publik pertama Pilgub Kaltim 2024, pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 mendapat pertanyaan terkait strategi mereka dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur, khususnya dengan posisi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pertanyaan muncul dari kode A, menyinggung alokasi anggaran terbatas dari Pemerintah Pusat untuk proyek IKN yaitu sebesar Rp6,39 Trilyun, ditambah alokasi dari Kementerian PUPR sebesar Rp13,24 Trilyun.
Isran Noor, Calon Gubernur petahana dari Paslon nomor urut 1 mengatakan bahwa isu ini seharusnya tidak dibebankan pada Pemerintah Daerah.
“Pertanyaannya bagus, tapi mestinya itu ditujukan ke Pemerintah Pusat. Strategi pembangunan itu kebijakan pusat, dan sebagai Gubernur, saya adalah perpanjangan tangan Presiden. Presiden sekarang itu Presiden saya, dan tugas saya membantu menjalankan Program Nasional,” ujar Isran, di Plenary Hall Sempaja, Samarinda, Rabu (23/10/2024).
Hadi Mulyadi melanjutkan dengan mengatakan, pertanyaan seputar alokasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya tidak ditujukan kepada Pemerintah Daerah.
“Ini kan anggarannya dari APBN, jadi ya kita serahkan kepada Pusat. Apapun keputusan Pemerintah Pusat, Kaltim akan selalu mendukung pembangunan IKN,” tegas Hadi.
Rudy Mas’ud, Calon Gubernur dari Paslon nomor urut 2, mengkritik respon Paslon petahana dengan menyebut bahwa pemimpin daerah tetap harus memiliki strategi konkret, meski kewenangan ada di pusat.
“Yang ditanyakan panelis itu soal bagaimana Kaltim sebagai penyangga IKN, bisa mengantisipasi masalah anggaran. Memang Gubernur adalah perpanjangan tangan pusat, tapi kita harus bersinergi dan proaktif,” kata Rudy.
Baca Juga:
- Perkara Suap DID Balikpapan, 2 Terdakwa Dituntut 2 Tahun Penjara
- Debat Pilgub Kaltim, Akses Teknologi Komunikasi Terbatas Jadi Isu Perdebatan
- Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Kredit Bankaltimtara Bertambah
Ia menekankan bahwa Kaltim memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat besar, bahkan masuk dalam lima besar di Indonesia, sehingga banyak hal seharusnya bisa dilakukan secara mandiri tanpa menunggu Pusat.
“Misalnya, kita bisa memperluas jalan menuju IKN dan memperbaiki infrastruktur di sekitar kawasan penyangga. Jangan sampai kita dapat pemimpin yang tidak sinkron dengan Pemerintah Pusat,” tambah Rudy dengan tegas.
Rudy juga kembali menyinggung Program Gratispol, sebagai solusi dalam memperkuat infrastruktur dan layanan publik, khususnya di wilayah penyangga.
Mendengar pernyataan tersebut, Isran Noor memberikan mandat kepada Hadi Mulyadi untuk merespons lebih lanjut. Hadi Mulyadi kemudian menekankan pentingnya memahami batas kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Memang benar, Gubernur itu perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, tapi tidak semua kewenangan ada di tangan kami. Soal anggaran, itu ranah APBN, dan kami hanya menerima dan memanfaatkan sesuai alokasi yang diberikan,” ujar Hadi sambil menutup argumen.
Dengan ini, Paslon petahana menekankan pentingnya anggaran IKN sebagai kewenangan Pemerintah Pusat, sementara Paslon penantang menekankan sinergi dan peran proaktif dalam memanfaatkan APBD untuk mendukung pembangunan IKN. (DETAKKaltim.Com)
Penulis: Lisa
Editor: Lukman