SAMARINDA – Kenyataan pahit kecilnya gaji guru honorer di pedalaman tentu akan berdampak pada kualitas dan kuantitas belajar mengajar. Hal ini yang terjadi di salah satu desa di Kutai Kartanegara (Kukar). Selain kekurangan tenaga, ternyata guru honorer salah satu sekolah dasar (SD) hanya sebesar Rp 300 ribu/bulan.
“Gaji kecil tidak layak. Apalagi biaya hidup di daerah pedalaman jauh lebih tinggi dibanding perkotaan. Jangan sampai pemerintah berpikir gaji guru menjadi beban APBD atau APBN. Keberadaan guru itu sangat menentukan masa depan. Jadi jangan terkesan pelit apalagi bagi guru-guru di pedalaman,” kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu.
Ia sangat menyayangkan kecilnya alokasi APBD yang disediakan untuk menggaji guru. Sebab kondisi tersebut menyebabkan salah satu SD di Dusun Tanjung Pimping, Desa Tani Baru, Kukar yaitu SD 022 , muridnya tidak bisa belajar dengan nyaman. Bukan hanya pihak sekolah yang akhirnya kesulitan menyesuaikan jadwal mengajar, parahnya akibat hal itu hanya ada satu guru yang bertahan mengajar. “Akhirnya satu guru harus mengajar enam kelas. Saya sudah pernah sampaikan hal ini di media sebelumnya. Entah sudah ada tindak lanjut dari pemerintah atau belum. Jangan sampai ada sekolah yang mengalami masalah serupa, kasihan anak-anak. Kasihan juga guru yang tersisa pasti kewalahan. Orangtua murid juga pasti cemas melihat pendidikan anaknya,” ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan Kukar-Kubar ini.
Prihatin melihat kondisi tersebut, Baharuddin berharap pemerintah kabupaten setempat harus memastikan tidak ada lagi kondisi seperti itu terjadi. Namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim juga perlu turun tangan memastikan semua sekolah berjalan dengan aman, nyaman dan lancar. “Bagaimana mau berpacu meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan daya saing pendidikan, kalau hal mendasarnya saja belum dipenuhi. Mutu pendidikan di daerah harus terus dipantau Pemprov Kaltim,” tegasnya. (hms5)
