DETAKKaltim.Com, KUTIM : Ismunandar, Bupati Kutai Timur (Kutim) menantang balik tantangan Forum Komunikasi Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) tentang rasionalisasi TK2D.
Sebelumnya, rasionalisasi diusulkan agar gaji mereka naik dan setara Upah Minimum Kabupaten (UMK). Saat ini, diketahui gaji mereka masih jauh dari kata laik. Merasa ‘tertantang’, Ismunandar akan ‘mengabulkan’ permohonan forum.
Untuk mengetahui hal itu, mantan Sekda itu meminta kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan penilaian dan laporan terhadap bawahannya yang tidak efektif.
“Bila dari salah satu TK2D di pusat pemerintahan maupun di pedalaman tak aktif, baiknya diberhentikan saja. Setelah banyak pengurangan TK2D, Pemkab lebih mudah untuk meningkatkan gaji yang sesuai UMK,” kata mantan Kadis PU itu, Jum’at (5/10/2018).
Meskipun condong kepada TK2D yang tingkat kehadiran rendah, ia tak menutup mata untuk mengeluarkan TK2D yang hanya datang, duduk, dan diam. Artinya, tak memberikan sumbangsih baik bagi Kutim.
“Yang terpenting adalah tenaga medis dan guru di daerah pedalaman dan pesisir. Sebab, mereka yang paling penting bagi warga yang lokasinya jauh dari jangkauan pemerintah. Sehingga layanan Pemkab bisa sampai ke mereka,” katanya.
Berita Terkait :Â Forkom TK2D Siap Dirasionalisasi, Asal Sesuai Aturan
Menurut Kepala DKPP Zainuddin Aspan, sebenarnya penerapan absen sudah berjalan. Akan tetapi tak maksimal. Banyak OPD yang mengabaikan hal itu. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kutim, mengaku tak mengetahui penyebabnya. Padahal, pihaknya rutin memberikan himbauan baik melalui lisan maupun tulisan. Hasilnya, rekap absen pegawai tak diserahkan.
“Kami mana bisa mengetahui mana yang aktif dan tidak. Karena yang mengetahui pasti ialah pimpinan OPD masing-masing. Makanya kami minta absen pegawai setiap bulannya. Tapi tidak diserahkan juga,” kata Zainuddin Aspan. (Aghwa)
