Legislator PDIP Kaltim Respon Kematian Warga Tak Mampu di Balikpapan

Nanda : Akan Ada Pemanggilan Bersama Rumah Sakit Bersangkutan

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Akibat tidak mampu membayar biaya rumah sakit, seorang warga pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) terpaksa menghembuskan nafas terakhirnya, di salah satu rumah sakit swasta Kota Balikpapan.

Keluhan yang dimiliki pasien pada mulanya adalah batuk dan demam. Saat berobat di rumah sakit milik BUMN di Balikpapan, pasien diwajibkan membayar deposit sebesar Rp10 Juta.

Bahkan ketika keluarga pasien meminta keringanan biaya Rp2 Juta, pihak rumah sakit menolak dengan tegas.

Kasus ini kemudian mendapat perhatian khusus dari anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis, yang juga membidangi serta mengawasi persoalan kesehatan.

Ia merasa sedih saat mengetahui kasus yang menimpa warga kurang mampu tersebut. Tak tinggal diam, pihaknya lantas akan segera menjadwalkan pemanggilan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Akan ada pemanggilan bersama rumah sakit bersangkutan dan OPD terkait dalam waktu dekat. Kita nanti akan rapat Komisi. Salah satunya ngebahas itu,” jelas Nanda, sapaan akrabnya, Sabtu (21/1/2023).

Kendati demikian, dikatakan Ananda Emira Moeis, Komisi 4 DPRD Kaltim akan melakukan audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) terlebih dahulu, yang bertujuan untuk mengetahui kasus tersebut secara merinci.

“Permasalahannya itu saya dengar terkait dengan BPJS. Makanya, nanti kita akan rapat Komisi dulu untuk mengagendakan dan mengetahui lebih detail kasus ini,” bebernya.

Baca Juga :

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, persoalan yang menimbulkan korban jiwa yang diduga akibat dari kelalaian rumah sakit tersebut, akan menjadi perhatian serius Komisi 4.

Menurut Nanda yang terpilih dari Daerah Pemilihan Kota Samarinda, fasilitas kesehatan harus didapatkan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Bahkan apabila memungkinkan, ia meminta kepada seluruh rumah sakit Benua Etam agar meringankan pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu.

“Jangan dipersulit, ini akan menjadi konsen kita karena terkait dengan kesehatan masyarakat. Karena itu hak dasar. Kita juga minta konsen dari pemerintah agar masyarakat itu bisa mendapatkan fasilitas pengobatan kesehatan yang dibutuhkan.” tutupnya. (DETAKKaltim.Com)

Penulis : Lisa

Editor   : Lukman

Leave A Reply

Your email address will not be published.