Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Bicara Pemekaran Wilayah

Jahidin : Setiap Pemekaran Wilayah Ada Batas Yang Ditetapkan

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Jahidin menanggapi soal sejumlah isu Kecamatan yang ingin bergabung dengan Kabupaten/Kota lain, dengan alasan tertinggalnya pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang tidak merata, karena faktor geografis.

Kan pernah Sanga-Sanga mau masuk Samarinda, termasuk Samboja dan Muara Jawa. Tapi karena berubah pemerintahan, kembali lagi ke Kukar,” ungkap mantan anggota Polri tersebut beberapa hari lalu.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, dari segi geografis khususnya daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki wilayah yang sangat luas dan berdampingan dengan Kota Samarinda. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya Kecamatan-Kecamatan di Kukar yang ingin bergabung ke Samarinda.

Terlebih akses untuk menuju pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Kukar, dengan tempat tinggal masyarakat yang berjauhan.

“Dari sisi pelayanan, kita objektif saja. Sanga-Sanga lebih dekat ke Samarinda. Dari segi geografis, perjalanan sangat dekat ke Samarinda, ketimbang ke Tenggarong,” terangnya.

Menurutnya, jika ada kesepakatan antara dua Kepala Daerah yaitu Wali Kota Samarinda dengan Bupati Kukar, tidak menutup kemungkinan adanya pemekaran wilayah.

“Katakan misalnya Wali Kota Samarinda dan Bupati Kukar itu sepakat, bisa saja Sanga-Sanga diminta diserahkan. Jadi tergantung pendekatan kedua Kepala Daerah. Tapi kalau tidak bisa, dimekarkan juga bisa terjadi,” sambungnya.

Sehingga, lanjutnya, apabila Kecamatan tersebut diserahkan ke wilayah Samarinda lebih tepat. Hanya tinggal pendekatan Kepala Daerah.

“Kalau mau mendukung ya tidak masalah semua itu ada solusinya. Tapi setiap pemekaran wilayah ada batas yang ditetapkan, yaitu tapal batas.” pungkasnya. (DK.Com)

Penulis : Adt

Editor   : Lukman

Baca juga:  Sambangi DPRD Balikpapan Sigit Ungkap Dana Pembangunan SMKN 7

Leave A Reply

Your email address will not be published.