Bandara dan Pelabuhan Tutup 23 Hari? Samsun : Bikin Shock Amsyong

Wakil Ketua DPRD Kaltim Tanggapi Kabar Kebijakan Penutupan Bandara dan Pelabuhan

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Larangan mudik lebaran pada tahun Kedua Pandemi Covid-19 melanda, kini mulai disiapkan kembali sejumlah daerah. Tak terkecuali di Kaltim. Senin (19/4/2021), warga dihebohkan dengan kabar himbauan larangan mudik di jagat maya. Yang disebut-sebut merupakan kebijakan terbaru dari Gubernur Kaltim, Isran Noor.

Disebutkan, mulai 26 April 2021 nanti, Pemerintah Provinsi Kaltim akan melakukan penutupan Bandara hingga Pelabuhan. Hal ini diberlakukan guna menghindari adanya pemudik yang melakukan perjalanan sebelum 6-17 Mei mendatang.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun ikut berkomentar mengenai adanya kabar tersebut. Samsun menghimbau agar warga jangan panik, menurutnya, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Mengingat keputusan untuk menghentikan aktivitas Bandara ataupun Pelabuhan berada di Pemerintah Pusat. Sehingga dapat dipastikan bahwa kabar tersebut tidaklah benar adanya.

“Bandara dan Pelabuhan itu yang bisa menutup siapa? itu kan hanya ada di Kementerian atau Pemerintah Pusat. Pengelola Bandara itu Angkasa Pura, kan patuhnya di Kementerian. Gubernur sifatnya koordinasi. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan,” ungkapnya ketika dikonfirmasi DETAKKaltim.Com, Senin (19/4/2021) sore.

Lanjut Politisi PDIP itu mengatakan, wajar apabila sempat terjadi kepanikan di tengah masyarakat mengenai larangan mudik. Apalagi dengan adanya kabar penutupan Bandara dan Pelabuhan. Hal ini dikarenakan masyarakat hanya terpacu dengan statement dari Kepala Daerah.

“Cuman orang awam kan mendengar dari statemen Kepala Daerah yang terkadang bikin shock amsyong begitu. Yang pasti kalau sampai menutup Bandara sama Pelabuhan, itu (kabar) tidak benarlah,” sambungnya.

Menurut Samsun, mengenai himbauan larangan mudik yang belakangan gencar dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan yang benar. Agar menghindari terjadinya mobilisasi penyebaran Covid-19, mengingat pandemi hingga saat ini belum benar-benar hilang dari negeri ini. Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat kembali menghimbau dan melarang untuk mudik lebaran tahun ini.

Baca juga:  Anggota DPRD Kaltim, Ely : Biar Masyarakat Tahu Hak dan Kewajibannya

“Namun permasalahannya kan begini, mudik lebaran memang bisa kita cegah. Namun apakah bisa sebelum dan sesudah lebaran tidak terjadi arus mudik dan sebagainya. Jadi tetaplah, namanya mobilisasi. Cuman kita tetap harus mengantisipasi, boleh saja. Artinya, itupun pasti akan ada orang untuk mencari solusi mudik,” ucapnya.

Mengenai kabar adanya himbauan Gubernur yang sampai harus menutup Bandara dan Pelabuhan di Kaltim. Menurut Samsun apabila hal itu sampai terjadi, tentunya akan menimbulkan permasalahan baru. Dengan penutupan waktu selama 23 hari, dimulai dari 26 April hingga 17 Mei, sama saja Kaltim sedang mengisolasikan diri.

Yang menjadi permasalahannya adalah, kondisi Kaltim saat ini belum bisa mandiri dan belum berdaulat di bidang pangan, ekonomi, jasa dan pelayanan. Sehingga diperlukan pertimbangan yang cukup matang untuk mengambil keputusan tersebut.

“Sampai harus mengisolasi diri 23 hari. Pertanyaannya, mampukah Kaltim?. Tentunya dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan itu semua,” katanya.

Samsun turut menyoroti, apabila benar keputusan penutupan Bandara dan Pelabuhan benar dilakukan. Tentu harus ada kejelasan, mengenai apakah keputusan tersebut hanya untuk larangan bagi para pemudik atau untuk seluruh aktivitasnya.

“Tetapi kalau ada kata menutup Bandara dan Pelabuhan, itu kan berarti semuanya tertutup. Jadi karena penutupan dalam waktu cukup lama, menurut saya perlu dipertimbangkan lagi. Terkait dengan kedaulatan ekonomi dan pangan kita, masih tergantung dengan daerah luar. Seperti pulau Jawa dan Sulawesi,” katanya.

Apalagi menjelang lebaran, sambungnya, jangan sampai justru ini akan menjadi kepanikan di pasar yang akan mengakibatkan inflasi menjelang lebaran. Begitu pertimbangannya.

Bukan kali pertama, kebijakan dari Isran Noor yang dinilai membuat kehebohan di tengah masyarakat. Salah satu contohnya, adalah kebijakan Kaltim Steril yang melarang adanya aktivitas diakhir pekan Sabtu dan Minggu. Yang kala itu juga telah mengakibatkan terjadinya panic buying di masyarakat.

Baca juga:  Tersisa Satu Hari, Pendaftar PPK Balikpapan Timur Baru 6 Orang

Sehingga menurut Samsun, sangat diperlukan bagi Gubernur untuk lebih dahulu mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan.

“Tapi kan Gubernur kita ini suka berseloroh, saya sendiri hampir tidak bisa memastikan ini hoax, atau nyata informasinya. Ini keputusan real pemerintah atau hanya candaan beliau. Ini yang tidak bisa saya pastikan. Oleh sebab itu saya menanggapinya datar saja. Lebih kepada ya dipertimbangkan berbagai halnya,” jelas Samsun.

Menurutnya, bisa jadi Gubernur hanya mungkin mengucap gitu saja, menanggapi keputusan Pemerintah Pusat di 6-17 Mei menutup. Namun dijawab kalau perlu dari 26 April ini.

“Tapi itu kan hanya kalau perlu, belum menjadi keputusan. Tetapi sudah membuat panik orang Kaltim.” pungkasnya. (DK.Com)

Penulis : Adt

Editor   : Lukman

Leave A Reply

Your email address will not be published.