Kasmidi: Tuntutan Rp15 Milyar Tidak Punya Payung Hukum

Tengahi Polemik PT SAWA dan Masyarakat Adat, Pemkab Lakukan Mediasi

DETAKKaltim.Com, KUTAI TIMUR : Menengahi polemik yang sudah berlarut antara Masyarakat Adat di Desa Long Bentuq dengan PT Subur Abadi Wana Agung (SAWA), akhirnya Pemerintah Kabuapten Kutai Timur (Kutim) bersama TNI-Polri melakukan mediasi antara kedua belah pihak.

Dalam mediasi itu Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang menegaskan, tuntutan Rp15 Miliar masyarakat adat Dayak Desa Long Bentuq kepada PT Subur Abadi Wana Agung (SAWA) tidak memiliki payung hukum. Oleh sebab itu, Pemkab Kutim juga tidak bisa memaksa perusahaan untuk membayar 2 kali ganti rugi.

“Kami bukan tidak memperjuangkan. Tapi memang tidak ada dasar hukumnya. Karena pihak perusahaan sudah menyampaikan bahwa sudah mengganti rugi lahan itu. Tidak mungkin Pemkab memaksa untuk mengganti rugi dua kali. Pasti jadi temuan,” kata Kasmidi seusai mediasi yang dilakukan antara perwakilan PT SAWA dan masyarakat adat Dayak Desa Long Bentuq, Rabu (10/2/2021).

Begitupun Kasmidi menambahkan, Pemkab tetap memperjuangkan hak masyarakat. Di antaranya adalah Plasma kepada masyarakat, berbagai program Corporate Social Responbility (CSR), dan pemberdayaan masyarakat Desa Long Bentuq.

Berita terkait : Polres Kutim Ambil Alih Kasus Penutupan Jalan OTP RKR Km 16

“Perusahaan juga bersedia melaksanakan kewajiban pembangunan Kebun Plasma. Rencana lokasi berada pada areal PT Hamparan Perkasa Mandiri (PT HPM), kemitraan, CSR, serta pemberdayaan masyarakat Desa Long Bentuq yang pelaksanaanya difasilitasi Camat Busang dan Kepala Desa Long Bentuq,” lanjutnya.

Sementara terkait pemortalan di Km16, Kasmidi mengatakan, bahwa masyarakat adat bersedia membuka dan menghentikan aksi tersebut. Masyarakat adat, lanjut Kasmidi, bersedia menghentikan pemortalan pada hari itu juga.

Mediasi dihadiri juga Kapolres Kutai Timur, Dandim, Camat Busang, pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur, Koperasi, Kepala Desa Long Bentuq, dan juga perwakilan PT SAWA.

Dalam proses mediasi sempat diwarnai ‘pengusiran’ terhadap Erika, seorang pendamping masyarakat adat Dayak Long Bentuq. Kasmidi meminta Erika keluar ruangan, setelah dia menyampaikan pendapat secara emosional.

“Sebelumnya saya minta maaf bukan saya ingin dihormati. Tetapi paling tidak, harusnya memiliki etika saat rapat. Apalagi beliau seorang Dosen. Karena Bu Erika bersedia dikeluarkan, ya silakan saja. Ini pembelajaran buat kita semua,” pungkasnya. (DK.Com)

Penulis : RH

Editor   : Lukman

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!