Kuasa Hukum 2 Karyawan PT Harta Ban Indonesia Lapor Disnaker

Persoalkan Status Kliennya dan Pemotongan Upah

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Merasa dirugikan perusahaan tempatnya bekerja selama sekitar 10 tahun, Hironimus Fardin karyawan PT Harta Ban Indonesia menunjuk Kuasa Hukum untuk mendampinginya dalam memperjuangkan hak-haknya, Sabtu (17/10/2020).

“Saya bekerja mulai perusahaan itu buka di sini,” kata Hironimus saat bertemu di Hotel Midtown Samarinda.

Hironimus yang menjabat sebagai driver tidak sendiri, ia bersama Yohanes Rombang karyawan bagian gudang pada perusahaan tersebut, menunjuk Hilarius Onessimus M Jong SH MH dan rekan Eddy Cahya mustika Sari SH sebagai Kuasa Hukumnya.

Kepada DETAKKaltim.Com saat bertemu di Hotel Midtown Samarinda, Hilarius yang biasa disapa Ones, Rabu (21/10/2020) sore menceritakan permasalahan yang dihadapi kliennya tersebut.

Menurut Ones, Hironimus Fardin mulai bekerja PT Harta Ban Indonesia yang kini beralamat di Jalan Ring Road 1 Nomor 88 Samarinda sejak tahun 2010, dengan status kontrak sebagai driver dan baru diangkat pada 14 Agustus 2014 sebagai karyawan tetap dalam jabatan yang sama dengan gaji pokok Rp3.450.000,-

Sedangkan Yohanes Rombang bekerja dari 2013 sampai sekarang, di bagian gudang dengan upah keseluruhan Rp3 Jutaan.

Bahwa mulai bulan April tahun 2020 gaji pokok Hironimus Fardin dipotong, dan dialihkan ke harian dan gaji yang diterima cuma Rp2 Juta lebih. Sama halnya dengan Yohanes Rombang yang hanya menerima gaji Rp1.900.000,-.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari pekerja Hironimus Fardin dan Yohanes Rombang untuk mendampingi dalam permasalahan hubungan industrial, terkait pengurangan Upah Pokok dan Perselisihan Hak dengan PT Harta Ban Indonesia, ia mendatangi perusahaan tersebut untuk melakukan perundingan, namun kedatangannya ditolak.

“Kedatangan saya untuk melakukan Bipartit (perundingan) ditolak oleh HRD PT Harta Ban Indonesia dengan alasan saya orang luar, padahal saya sudah menyampaikan Surat Kuasa kepada Pimpinan Cabang di Samarinda Aldi W. Namun HRDnya tetap melarang saya untuk mendampingi pekerja,” jelas Ones.

Saat dihubungi awak media ini untuk melakukan konfirmasi melalui telepon selulernya terkait keterangan Ones tersebut, baik Aldi selaku Pimpinan Cabang PT Harta Ban Indonesia di Samarinda, maupun Iit selaku HRD perusahaan tersebut tidak mengangkat teleponnya, meski dihubungi beberapa kali dan terdengar nada sambung.

Baca juga : Bulan K3, Gubernur Kaltim Serahkan Penghargaan ke Perusahaan

Begitu juga saat keduanya dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp sejak Jum’at (23/10/2020) dan Selasa (27/10/2020), meski terlihat dibaca pesan tersebut namun juga tidak ada tanggapan hingga tulisan ini diterbitkan.

Baca juga : Pekerja PT CAK DiPHK, Disnaker Kaltim Anjurkan Perusahaan Bayar Pesangon

Menindak lanjuti permasalahan tersebut, Ones akhirnya melaporkan kasus ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Provinsi Kaltim, untuk dapat diselesaikan Perselisihan Hubungan Industrial ini, Selasa (26/10/2020).

Dalam laporannya, Ones menyebutkan permasalahannya yaitu Pemotongan Upah (Gaji Pokok) tanpa persetujuan karyawan, serta pengalihan status kerja karyawan dari karyawan tetap ke karyawan harian. (DK.Com)

Penulis : LVL

Leave A Reply

Your email address will not be published.