PH Terdakwa Minta Kliennya Dibebaskan, Dana Sudah Dikembalikan

Terdakwa Pensong Benny pada sidang pembacaan tuntutan. (foto : LVL)

KASUS PEMBANGUNAN BANDARA PASER

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Yoseph SK Sabon SH MH, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Pensong Benny Bin Pan Haripin (45) meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr, untuk membebaskan kliennya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eko Purwantono SH yang dibacakan Heru SH dari Kejaksaan Negeri Paser pada sidang yang digelar, Rabu (16/1/2019) siang.

Dalam Pledoinya, kepada DETAKKaltim.Com yang menemuinya usai sidang, Yoseph mengatakan pada intinya ia meminta kepada Majelis Hakim membebaskan kliennya. Alasannya kliennya telah mengembalikan dana kelebihan pembayaran saat proses penyelidikan.

“Klien kami sudah mengembalikan dana kelebihan pembayaran proyeknya sebelum penyidikan, jadi tidak ada kerugian negara di situ. Bahkan dana yang dibayarkan kliennya sudah melebihi dari yang semestinya dibayarkan,” jelasnya di Pengadilan Negeri Samarinda beberapa saat setelah sidang.

Total dana yang telah dikembalikan kliennya disebutkannya sejumlah Rp2.046.127.754,-. Pengembalian itu dilakukan secara bertahap.

Pensong Benny, Direktur Utama PT Bennatin Surya Cipta terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) konstruksi bangunan bandara sisi udara, pada kegiatan pembangunan Bandara Kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai Kontrak Nomor : 553/004/MK.BBSU/Dishubkominfo tanggal 21 Mei 2012 pada sidang yang digelar Kamis (10/1/2019) dituntut JPU 6 tahun penjara denda Rp300 Juta subsidair 1 tahun kurungan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, JPU menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dari penelusuran Wartawan DETAKKaltim.Com, sejumlah nama terseret ke dalam kasus ini dan telah menjalani hukuman. Di antaranya Saiful Arham selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Paser tahun 2012, sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan Sunardi selaku Manajemen Konstruksi PT Bennatin Surya Cipta.

Selain itu ada nama Trisno Ario Sutanto, Direktur Utama PT Lampiri Djaya Abadi, dan terakhir Supendi Komisaris PT Likotama Harum yang dijatuhi hukuman penjara awal tahun 2018 lalu selama 5 tahun 2 bulan. (LVL)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password