Sukarni, Mantan Bendahara LPD Sukaraja Divonis Bersalah

Sukarni duduk tenang mendengarkan pembacaan amar putusan Majelis Hakim. (foto : LVL)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Sukarni, mantan Kepala Desa Sukaraja yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) saat menjabat sebagai bendahara divonis 2 tahun 6 bulan, denda Rp50 Juta subsidair 1 bulan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur, di Jalan M Yamin, Samarinda, Kamis (13/9/2018) sore.

Selain itu, Sukarni yang terlihat santai menghadapi vonis tersebut juga masih dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp99.678.032,- dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Sukarni yang dalam sidang sebelumnya dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Billy SH dari Kejaksaan Negeri Penajam selama 6 tahun dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, oleh Majelis Hakim yang dipimpin Joni Kondolele SH MM dengan Hakim Anggota Fery Haryanta SH dan Arwin Kusmanta SH MM, dalam amar putusannya menyebutkan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum. Salah satu unsur dakwaan tersebut yaitu memperkaya diri sendiri tidak terpenuhi.

Namun perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berita terkait : Ditetapkan Sebagai Tersangka, Mantan Ketua LPD Sukaraja Nilai Ada Kejanggalan

Atas putusan ini, terdakwa setelah berkonsultasi dengan Khalid SH selaku Penasehat Hukum (PH) yang mendampinginya selama persidangan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Widyagama menyatakan pikir-pikir.

“Pikir-pikir yang mulia,” jawab terdakwa pelan atas pertanyaan Ketua Majelis apakah terima, pikir-pikir, atau banding atas putusan tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan JPU, pikir-pikir. Berdasarkan KUHAP, baik terdakwa maupun JPU memiliki waktu selama 7 hari untuk menentukan sikap. Terima atau Banding. (LVL)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password