Anggota DPRD Kukar Terancam Terseret, Penerima Hibah Divonis 4 Tahun 6 Bulan

Terdakwa Ichsan dan Rahmat menyalami Majelis Hakim usai divonis. (foto:LVL)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur yang dipimpin Burhanuddin SH MH dengan Hakim Anggota AF Joko Sutrisno SH MH dan Ukar Priyambodo SH MH menjatuhkan vonis kepada H Rahmat Bin H Muhammad Nurdin dan H Ichsan Bin H Muhammad Nurdin, Selasa (10/4/2018) sore.

Kedua terdakwa tersebut, divonis 4 tahun 6 bulan penjara denda Rp200 Juta subsidair 3 bulan. Selain itu, untuk terdakwa Ichsan masih dibebani untuk membayar uang pengganti Rp5.500.000,- Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara 2 bulan.

Berdasarkan fakta persidangan, Kedua terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan primair.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewi Rahmaningsih Nugroho SH dari Kejati Kaltim, yang menuntut terdakwa 6 tahun 6 bulan pada sidang sebelumnya.

Kasus ini bermula ketika Ichsan selaku Ketua Pengurus Yayasan Pemerhati Lingkungan Semesta (Pelita) Kutai Kartanegara, dan Rahmat sebagai Sekretaris menerima dana hibah Rp265.500.000,- berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 91/NPHD/HK/2012 tanggal 13 Desember 2012.

Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi dalam persidangan terungkap, sebelum dan setelah pencairan ada dihubungi saksi Ahmad Yani, anggota DPRD Kutai Kartanegara, yang meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang setelah pencairan.

Kemudian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Rahmat dan Edi Setiadi ada menyerahkan uang sejumlah Rp255.000.000,- kepada Ahmad Yani, yang dibungkus dalam kantong plastik kresek warna hitam, yang kata saksi Ahmad Yani untuk kegiatan Yayasan Pelita.

Dengan demikian, terhadap terdakwa hanya dibebankan untuk membayar uang pengganti dari perhitungan ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur sebesar Rp5.500.000,- yang senyatanya diterima terdakwa.

Sesuai fakta, kata Ketua Majelis Hakim dalam amar putusannya, ada orang atau pihak lain yang menerima aliran dana dapat diikut sertakan sebagai pihak yang menikmati dana hibah tersebut, dalam hal ini saksi Ahmad Yani.

Atas putusan Majelis Hakim tersebut, melalui Penasehat Hukumnya setelah berkonsultasi menyatakan pikir. Begitu juga dengan JPU menyatakan pikir-pikir.

“Kami pikir-pikir yang mulia,” kata Penasehat Hukum terdakwa. (LVL)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password