Terbukti Korupsi, Terdakwa UPK BLM PNPM PM Divonis 4 Tahun Penjara

Pengadilan Tipikor, Samarinda. (foto:LVL)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur yang dipimpin Maskur SH dengan Hakim Anggota Ir Abdurrahman Karim SH dan Ukar Priyambodo SH MH, menjatuhkan vonis kepada 3 terdakwa dalam perkara korupsi Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (BLM-PNPM-MP), Rabu (4/4/2018).

Terdakwa I Farida Alimullah Binti Abdul Hamid, terdakwa II Sanawati Binti Satria, terdakwa III Mahdalena Binti Toni Setiawan masing-masing divonis 4 tahun denda Rp200 Juta subsidair 2 bulan. Ketiga terdakwa juga diharuskam membayar uang pengganti, untuk terdakwa I sebesar Rp167 Juta, terdakwa II Rp257.821.000,-, dan terdakwa III Rp145.164.000,-.

Dengan ketentuan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka para terdakwa dipidana penjara 2 tahun 2 bulan.

Pada sidang sebelumnya, Ketiga terdakwa dalam perkara nomor 76/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr ini dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andi Aulia Rahman SH dari Kejaksaan Negeri Kutai Timur selama 6 tahun 6 bulan, denda Rp200 Juta subsidair 3 bulan serta membayar uang pengganti Rp625 Juta subsidair 3 tahun 3 bulan.

Berdasarkan fakta persidangan, Ketiga terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan primair.

Kasus ini bermula ketika terdakwa I sebagai Ketua dan terdakwa II selaku Sekretaris, serta terdakwa III selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur tahun 2012, 2013, dan 2014 ditetapkan sebagai pengelola BLM PNPM MP senilai Rp1,9 Miliar.

Dalam kasus ini, menurut JPU berdasarkan temuan awal BPKP sekitar Rp900 Juta telah tepat sasaran, selebihnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun berdasarkan fakta persidangan terungkap masih ada kelompok penerima bantuan dana bergulir tersebut, yang memang belum mengembalikan pinjamannya.

“Setelah audit BPKP, tidak senilai itu (Rp1M). Ada beberapa kelompok yang memang belum mengembalikan, belum ditagih,” kata Andi Aulia Rahman menjawab pertanyaan DETAKKaltim.Com tentang kerugian Rp1 Miliar, saat ditemui di luar ruang sidang usai pembacaan vonis.

Atas putusan ini, baik JPU maupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan pikir-pikir. (LVL)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password