PH Terdakwa Pantai Beras Basah : Ahli Tidak Kompeten Lakukan Pengujian

Salah satu persidangan yang digelar dalam kasus pembangunan pemecah ombak Pantai Beras Basah. (foto:1st)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Proyek pembangunan pemecah ombak (Tetrapod) di Pantai Beras Basah Bontang, Kalimantan Timur, tahun 2013, 2014, dan 2015 yang didanai APBD Provinsi Kaltim menyeret 11 tersangka, masing-masing Rudy Muhammad Saidi, Prihananto Giri Nugroho, Sunarya, Suryanta, Saiful Amal, Alwi Al Jufrie, Sudirman, Faisal Reza, Wawan Setiawan, Usman Nawing dan Ferilean Southanto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda sejak 24 Oktober 2017.

Meski sidang dibagi menjadi 2 Majelis Hakim dengan Jaksa Penunut Umum (JPU) yang berbeda pula, namun tuntutan kepada mereka sama yaitu 7 tahun 6 bulan, Selasa (23/2/2018) sore.

Di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Decky Velix Wagiju SH MH dengan Hakim Anggota Parmatoni SH dan Anggraeni SH, JPU Amie SH dan Aditya SH dari Kejaksaan Tinggi Kaltim membacakan tuntutannya kepada terdakwa Sudirman, Faisal Reza, Wawan Setiawan, Usman Nawing dan Ferilean Southanto.

Sudirman dengan nomor perkara 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr selain dituntut penjara 7 tahun 6 bulan dan denda Rp200 Juta subsidair 3 bulan kurungan, masih harus harus membayar uang pengganti Rp3.593.117.300,30 subsidair 1 tahun penjara.

Faisal Reza nomor perkara 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr juga dituntut penjara 7 tahun 6 bulan denda Rp200 Juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp141.606.300,- subsidair 1 tahun penjara.

Wawan Setiawan nomor perkara 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr dituntut Penjara 7 tahun 6 bulan denda Rp200 Juta subsidair 3 bulan kurungan.

Usman Nawing dengan nomor perkara 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr juga dituntut penjara 7 tahun 6 bulan denda Rp200 Juta subsidair 3 bulan kurungan, juga diharuskan membayar uang pengganti Rp2.263.873.742,22 subsidair 1 tahun pidana penjara.

Ferilean Southanto nomor perkara 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr juga dituntut penjara 7 tahun 6 bulan denda Rp800 Juta, dengan ketentuan apa bila dalam waktu 1 bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3.

Kelima terdakwa tersebut dinilai JPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupis secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atas tuntutan terhadap Ferilean Southanto, konsultan Pengawas/Supervisi dalam proyek tersebut, kepada DETAKKaltim.Com, Supiatno SH, SyahronI SH, Sujanlie Totong SH dan Abdul Khalid Amd SH Penasehat Hukum (PH) terdakwa menilai Penuntut Umum tidak mempertimbangkan tuntutannya dari hasil persidangan, dan masih menggunakan kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan dari penghitungan BPKP, dengan dasar penghitungannya didapat dari dokumen laporan Drs Marchus dan rekan dari Polnes Semarang, yang tidak memiliki keahlian dalam melakukan uji kualitas dan kuantitas, yang diketahui telah mencabut keterangannya dalam BAP.

“Kami berkeyakinan bahwa ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum baik dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga sampai pada penuntutan tidak berkompeten untuk melakukan pengujian, pengukuran hasil pekerjaan pengaman Pantai di Pulau Beras Basah Kota Bontang,” sebut Supiatno usai sidang.

Berita terkait : Kasus Pantai Beras Basah, Rifani : Kecewa, JPU Tidak Melihat Fakta Hukum Persidangan

Pada sidang sebelumnya, jelas Supiatno, terungkap volume 1 buah Tetrapod yang dibuat dan telah diberikan kepada BPKP adalah 1,005 M3. Namun saat dilakukan penghitungan ulang satu malam sebelum sidang, ahli mendapat nilai perubahan yaitu, volume 1 buah Tetrapod adalah 0,456 M3. Kemudian saat dibandingkan dengan penghitungan dari terdakwa Ferliean Southanto selaku Konsultan Pengawas/Supervisi, yang menyatakan 1 buah Tetrapod bervolume 0,227 M3, ahli Drs Marchus membenarkan bahwa itulah hasil yang sebenarnya, hasil penghitungan dari Ferliean.

Selaku Penasehat Hukum, kata Supiatno, menyatakan keberatan, serta akan melaporkan  kepada pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar di atas sumpah sesuai dengan Pasal 22  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sidang terhadap kelima terdakwa akah dilanjutkan Kamis (15/2/2018) dengan agenda pembacaan pledoi. (LVL)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password