Kasus Pantai Beras Basah, Rifani : Kecewa, JPU Tidak Melihat Fakta Hukum Persidangan

Salah satu sidang kasus proyek Pantai Beras Basah di Pengadilan Tipikor Samarinda. (foto:LVL)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : 6 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dalam pembangunan proyek pemecah ombak (Tetrapod) di Pantai Beras Basah Bontang, Kalimantan Timur, telah dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) 7 tahun 6 bulan dan denda masing-masing Rp200 Juta subsidair 3 bulan kurungan, Selasa (13/2/2018) sore.

Selain itu, Rudi MS dan Alwie Al Jufrie masih harus membayar uang pengganti sebesar masing-masing Rp1 Miliar dan lebih Rp3 Miliar dengan subsidair 1 tahun untuk Alwi Al Jufrie.

Terkait tuntutan tersebut, Muhammad Rifani SH, Penasehat Hukum (PH) terdakwa mengatakan tuntutan JPU tidak melihat fakta persidangan.

“Tuntutan JPU yang disampaikan kemarin sama sekali tidak melihat fakta hukum persidangan. Salah satunya terkait dengan keterangan ahli yang diajukan JPU pada persidangan yang lalu, telah mengoreksi hasil perhitungan yang pernah dilakukan terkait dengan jumlah perhitungan volume kubikasi,” jelas Rifani.

Menurutnya, perhitungan itu berhubungan dengan jumlah Tetrapod yang terpasang di seluruh segmen pekerjaan, yakni sebanyak 17,5 segmen. Dalam keterangannya di persidangan sebelumnya, di mana ahli menyatakan dari hasil koreksi tersebut tidak terdapat kekurangan jumlah.

“Segi kuantitas sesuai kontrak, dan tidak ada kerugian negara. Akan tetapi oleh JPU kerugian yang tetap dituntut berdasarkan perhitungan awal dari hasil uji teknis, yang dilakukan ahli mereka dari Polnes Semarang. Padahal itu telah mendapat koreksi dari ahli,” sebut Rifani lebih lanjut.

Berita terkait : 6 Terdakwa Proyek Pantai Beras Basah Dituntut 7,6 Tahun Penjara

Senada dengan Rifani, Azizah SH, PH terdakwa lainnya, ia juga mengatakan tuntutan JPU berdasarkan tuntutan pertama.

“Berarti keterangan ahli tidak dipertimbangkan,” sebut Azizah melalui telepon selulernya.

Atas tuntutan JPU tersebut, menjawab pertanyaan DETAKKaltim.Com apakah kecewa dengan tuntutan JPU yang mengabaikan fakta hukum persidangan tersebut, dengan lugas Rifani mengatakan kekecewaannya.

“Pastilah kecewa,” jawabnya lugas.

Dalam kasus ini, JPU mendakwa keenam terdakwa telah menyebabkan kerugian negara sebesar lebih Rp11 Miliar berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang didasari perhitungan ahli dari Polnes Semarang. (LVL)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password