6 Terdakwa Proyek Pantai Beras Basah Dituntut 7,6 Tahun Penjara

Salah satu persidangan dalam kasus proyek Pantai Beras Basah di Bontang. (foto:LVL)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur, kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi dalam pembangunan proyek pemecah ombak (Tetrapot) di Pantai Beras Basah Bontang, yang didanai APBD Provinsi Kaltim 2013-2015, Selasa (13/2/2018) sore.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fery Haryanta SH dengan anggota Joni Kondolele SH MM dan Poster Sitorus SH MH.

Agenda sidang kali ini memasuki pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada 6 terdakwa dalam kasus ini, masing-masing Rudy Muhammad Saidi, Prihananto Giri Nugroho, Sunarya, Suryanta, Saiful Amal, dan Alwi Al Jufrie.

Dalam tuntutannya yang dibacakan JPU Iqbal SH didampingi Agus Sumanto SH, keenam terdakwa dituntut masing-masing 7 tahun 6 bulan. Selain itu, mereka masih harus membayar denda Rp200 Juta subsidair 3 bulan kurungan.

Untuk Alwi Al Jufrie selaku kontraktor proyek tahun 2015, selain diharuskan membayar denda Rp200 Juta subsidair 3 bulan, JPU masih mengharuskannya membayar uang pengganti lebih Rp3 Miliar subsidair 1 tahun kurungan.

Sedangkan untuk Rudi MS, selain masih dikenakan denda Rp200 Juta subsidair 3 bulan kurungan, ia juga masih diharuskan membayar uang pengganti Rp1 Miliar. Namun karena terdakwa telah menitipkan uang jaminan senilai Rp1 Miliar sebelumnya, maka ia tidak lagi diancam hukuman subsidair terkait uang pangganti tersebut.

Sebelumnya keenam terdakwa didakwa JPU, untuk Alwi Al Jufrie dengan perkara nomor 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr, Sunarya, nomor perkara 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr, Suryanta, nomor perkara 60/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr, dan Saiful Amal, nomor perkara 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr didakwa dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidair  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedangkan untuk terdakwa Prihananto Giri Nugroho dengan perkara nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr, dan Rudi Muhammad Saidi dengan perkara nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr didakwa dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Berita terkait : Kasus Pantai Beras Basah, Perhitungan Berubah Dugaan Kerugian Negara Susut

Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Dalam kasus ini, para terdakwa didampingi Penasehat Hukum di antaranya, Azisah SH, Jhon Pricles SH dan Rifani SH.

Sidang akan dilanjutkan Kamis (15/2/2018) dalam agenda mendengarkan saksi meringankan yang dihadirkan terdakwa.

“Pledoinya itu sudah dijadwalkan hari Senin (19 Februari),” sebut Azizah usai sidang kepada DETAKKaltim.Com. (LVL)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password