PPK Proyek Percetakan Sawah Divonis 7 Tahun Penjara, Terdakwa Pikir-Pikir

Pengadilan Tipikor Samarinda. (foto:LVL)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur, yang dipimpin Maskur SH dengan Hakim Anggota Ukar Priyambodo SH MH dan Ir Abdurrahman Karim SH menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada Bayan Julianta, Rabu (7/2/2018) sekitar Pukul 14.00 Wita.

Selain penjara 7 tahun, Majelis Hakim masih membebani terdakwa untuk membayar denda Rp200 Juta subsidair 3 bulan penjara. Dan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp4.331.300.000,- subsidair 3 tahun penjara.

Bayan Julianta adalah Kasi Produksi Perlindungan Tanaman Pangan Bidang Pertanian Dinas Pertanian Kutai Timur, sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam Proyek Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kutai Timur tahun 2014 senilai Rp11.304.500.000,- yang bersumber dari APBN.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andi Aulia Rahman SH dari Kejari Kutai Timur menuntut Bayan Julianta selama 8 tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan, denda Rp200 Juta subsidair 4 bulan kurungan.

Selain itu, JPU juga menuntut Bayan Julianta untuk membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp4.331.300.000,- . Jika terdakwa tidak bisa membayar UP tersebut dalam jangka 1 bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar UP tersebut. Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang cukup, maka dipidana dengan pidana penjara 4 tahun.

Berita terkait : Kasus Percetakan Sawah di Kutim, PPK Dituntut 8 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Bayan Julianta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Junto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui denga UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas putusan ini, Titin SH, dari Lembaga Bantuan Hukum Pusaka menyatakan kliennya pikir-pikir.

“Kami pikir-pikir,” sebut Titin singkat usai sidang kepada DETAKKaltim.Com.  (LVL)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password