Kasus Pantai Beras Basah, Perhitungan Berubah Dugaan Kerugian Negara Susut

Terdakwa mendengarkan keterangan saksi ahli. (foto:LVL)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, yang dipimpin Fery Haryanta SH, dengan Hakim Anggota Joni Kondolele SH MM dan Poster Sitorus SH MH kembali melanjutkan sidang kasus dugaan korupsi pembangunan proyek pemecah ombak (Tetrapot) di Pantai Beras Basah Bontang, Kalimantan Timur, yang menyebabkan dugaan kerugian negara sekitar Rp11 Miliar, Senin (5/2/2018) sore.

Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iqbal, Agus Sumanto, Amie, Aditya, dan Rade Setya dari Kejati Kaltim. Tiga orang saksi ahli yang dihadirkan masing-masing Dr H Fahrurrazi M Si, ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Jasa/Barang Pemerintah (LKPP), Drs Marchus Budi Utomo MT, dan Drs Sugiharto MM, keduanya Dosen Polines Semarang dan ahli konstruksi.

Pada kesempatan pertama, Majelis Hakim mempersilahkan kedua ahli konstruksi tersebut menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan. Baik oleh JPU, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, maupun Majelis Hakim.

Berdasarkan keterangan saksi ahli Marchus maupun Sugiharto, secara volume pekerjaan terjadi perubahan perhitungan dari perhitungan semula sehingga pekerjaan lebih dan kerugian negara tidak ada.

Menurutnya, menjawab pertanyaan Majelis Hakim, pada tahun 2103 jumlah Tetrapot sesuai dengan kontrak. Begitu juga dengan ukuran, sesuai. Hanya kualitas yang tidak sesuai sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1.138.595.189,38.

Kemudian untuk tahun 2014, baik jumlah maupun volume (ukuran) juga sama dengan dalam kontrak. Namun mutu yang tidak sesuai sehingga timbul kerugian negara sebesar Rp1.063.497.579,43.

Pada tahun 2015 jumlah kerugian negara yang timbul karena kualitas tidak sesuai sebesar Rp1.631.736.984,42. Sedangkan untuk jumlah dan volume semua sesuai kontrak.

Timbulnya kerugian negara secara kualitas, jelas saksi, akibat dari mutu yang semestinya K 350 namun pada saat pengetesan hanya K 244.

“Apakah ada perhitungan lain sehingga ada tambahan kerugian negara selain itu?” tanya Ketua Majelis Hakim.

“Tidak ada yang mulia,” jawab Marchus.

“Apakah itu yang dilaporkan berdasarkan keadilan ke BPKP untuk menghitung kerugian negara?” tanya Ketua Majelis Hakim lagi.

“Iya yang mulia,” jawab Marchus.

Berita Terkait : Proyek Beras Basah, Surat Serah Terima Pekerjaan Kadis PU Tidak Ditanggapi Pemkot Bontang

Sebelumnya, dalam dakwaan JPU menyebutkan berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara yang timbul pada pembangunan proyek pemecah ombak (Tetrapot) di Pantai Beras Basah, Bontang, sekitar Rp11 Miliar.

Namun berdasarkan fakta persidangan yang digelar di Ruang Sidang Letjen TNI Ali Said SH, terungkap melalui saksi ahli yang dihadirkan JPU bahwa jumlah kerugian negara sebesar Rp3.833.829.753,23. (LVL)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password