Proyek Beras Basah, Surat Serah Terima Pekerjaan Kadis PU Tidak Ditanggapi Pemkot Bontang

Sidang kasus proyek Pantai Beras Basah di Pengadilan Tipikor Samarinda. (foto:LVL)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur, yang dipimpin Fery Haryanta SH dengan anggota Joni Kondolele SH MM dan Poster Sitorus SH MH, kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan proyek pemecah ombak (Tetrapot) di Pantai Beras Basah Bontang, yang menyebabkan dugaan kerugian negara sekitar Rp11 Miliar, Selasa (30/1/2018) sore.

Agenda sidang masih mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iqbal, Agus, Amie, Aditya, dan Rade Setya dari Kejati Kaltim. 9 orang saksi termasuk Muhammad Taufik Fauzi, Kepala Dinas PU Kalimantan Timur, yang dimintai keterangan terlebih dahulu.

Sekitar 2 jam lamanya sejak Pukul 15:40 Wita Taufik dicecar pertanyaan dari JPU, Penasehat Hukum 6 terdakwa, dan Majelis Hakim.

Jaksa Iqbal yang dipersilahkan Ketua Majelis Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama kali meminta saksi untuk menceritakan awal mula proyek tersbut. Saksi yang menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kota Bontang hingga dilantik menjadi Kepala Dinas PU Provinsi Kaltim 28 Februari 2012 sampai sekarang kemudian menjelaskannya, bagaimana proyek itu timbul yang dimulai permintaan dari Wali Kota Bontang saat ada kunjungan kerja Gubernur Kaltim.

“Pada saat saya menjabat Kepala Dinas PU Kota Bontang, menandatangani DPA perencanaan Beras Basah ini,” ungkap Taufik.

Setelah pindah menjadi Kepala Dinas PU Kaltim, Taufik menyebutkan tidak mengetahui lagi perkembangannya.

“Setahu saksi Pagu Anggarannya berapa untuk proyek Beras Basah ini?” tanya Iqbal.

Taufik menjawab 2013 Rp7 Miliar lebih, 2014 Rp4 Miliar lebih, dan 2015 Rp6 Miliar lebih. Taufik kemudian meminta izin membuka dokumen saat ditanya mengenai nilai kontrak. Meski perencanaannya dari Dinas PU Kota Bontang, namun semua anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Kaltim 2013-2015.

Saat ditanya mengenai anggaran yang tidak bersumber dari Kota Bontang, Taufik mengatakan karena keterbatasan anggaran Kota Bontang saat itu dan ada permintaan dari Wali Kota. Dan saat diusulkan di Musrembang Provinsi disetujui Gubernur dengan anggaran lebih Rp70 Miliar.

Mejawab pertanyaan Jaksa, dalam proyek ini M Taufik menjelaskan posisinya selaku Kepala SKPD sekaligus Pengguna Anggaran (PA) mengangkat Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Rudi MS sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan SK Gubenur untuk memonitor, melaksanakan dan mengendalikan proyek.

Kemudian ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan SK Kepala Dinas. Disebutkan Taufik, untuk Tahun 2013 PPTK adalah Sunarya, Tahun 2014 Suryanta, dan Saiful Amal untuk tahun 2015.

Selanjutnya, Iqbal menanyakan mekanisme pertanggung jawaban dan pelaporan proyek pembangunan pemecah ombak Beras Basah tahun 2013, 2014, dan 2015.

Dijelaskan Taufik bahwa, laporan pertanggung jawaban mingguan dan bulanan mengenai hasil pengawasan oleh Konsultan Supervisi kepada PPTK yang diteruskan kepada KPA.

Iqbal kemudian menanyakan lebih detail, isi laporan bulanan tersbut. Dijawab Taufik mengenai kemajuan pekerjaan fisik termasuk kendala-kendala di lapangan. Semua laporan dilaporkan secara tertulis dan melalui diskusi-diskusi.

Disebutkan Taufik, sempat terjadi andendum di tahun 2015 karena ada Tetrapot yang pecah-pecah karena pergeseran saat pemasangan akibat ombak. Diakui Taufik, semua laporan bagus dan telah ada berita acara serah terima pekerjaan.

“Apakah dibuatkan berita serah terima saat itu?” tanya JPU.

“Ada,” jawab Taufik singkat.

Di bulan November 2016, jelas Taufik, juga telah disampaikan ke Pemerintah Kota Bontang bahwa pekerjaan sudah selesai yang selanjutnya akan diserah terimakan.

Terkait serah terima ke Pemerintah Bontang tersebut, JPU menanyakan mengapa tidak ada tanggapan mengenai surat Nomor 032/751 tertanggal 24 November 2016 ke Pemerintah Bontang untuk penyerahan tersebut.

“Mengapa tidak ada tanggapan dari Pemerintah Kota Bontang, saksi?” tanya Iqbal.

“Kami kurang informasi Pak Jaksa,” jawab Taufik.

Sejumlah pertanyaan masih diajukan JPU, termasuk sejumlah pekerjaan yang dikerjakan pihak lain yang bukan pemenang tender. Di tahun 2013 dimenangkan oleh PT Zeni dengan Direktur Sudirman, tetapi kemudian di lapangan dilaksanakan Suriansyah. Untuk tahun 2014 pekerjaan dimenangkan PT Kremona Pratama Indonesia dengan Direktur Faizal Reza, tapi kemudian di lapangan dilaksanakan Usman Nawi.

Berita terkait : Rugikan Negara Miliaran, 6 Terdakwa Kasus Proyek Pantai Beras Basah Disidang

“Bagaimana saudara menjelaskan terhadap hal tersebut?” tanya Iqbal lagi.

Sejurus Taufik terdiam.

“Pada saat normatif pelaporan itu tidak muncul ya, artinya normatif laporan. Sampai dengan selesai pekerjaan itu semua,” jelas Taufik kemudian.

“Dengan hal tersebut, bagaimana tanggapan saksi?” kejar Iqbal.

“Setelah ada kejadian ini baru kita tahu kalau ternyata ada itu?” jawab Taufik.

“Apakah boleh seperti itu?” tanya Iqba lagi.

“Mekanisme lelang sudah ditetapkan pemenang utama yang ditunjuk. Kemudian di luar itu kita tidak tahu ternyata ada dikerjakan oleh pihak lain,” jelas Taufik.

Sejumlah pertanyaan masih diajukan pihak Penasehat Hukum terdakwa dan Majelis Hakim. Kasus ini telah menyeret sejumlah pihak ke balik jeruji besi. (LVL) 

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password