Kasus Percetakan Sawah di Kutim, PPK Dituntut 8 Tahun Penjara

Salah satu sidang yang mendudukkan Bayan Julianta sebagai terdakwa dalam agenda mendengar keterangan saksi. (foto:LVL)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur, yang dipimpin Maskur SH dengan Hakim Anggota Ukar Priyambodo SH MH dan Ir Abdurrahman Karim SH kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi yang menyeret Bayan Julianta, Kasi Produksi Perlindungan Tanaman Pangan Bidang Pertanian Dinas Pertanian Kutai Timur ke meja hijau, Rabu (31/1/2018) malam.

Bayan Julianta adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam Proyek Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kutai Timur tahun 2014 senilai Rp11.304.500.000,- yang bersumber dari APBN.

Agenda sidang kali ini sudah memasuki tahapan tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andi Aulia Rahman SH dari Kejari Kutai Timur, dalam amar tuntutannya menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus, menyatakan terdakwa Bayan Julianta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Junto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui denga UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menjatuhkan pidana terhadap Bayan Julianta selama 8 tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan, denda Rp200 Juta subsidair 4 bulan kurungan.

Berita terkait : Kasus Percetakan Sawah, JPU : Ada Dipotong Rp1,5 Miliar

Selain itu, JPU juga menuntut Bayan Julianta untuk membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp4.331.3000,- . Jika terdakwa tidak bisa membayar UP tersebut dalam jangka 1 bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar UP tersebut. Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang cukup, maka dipidana dengan pidana penjara 4 tahun.

Sidang akan dilanjutkan pada minggu depan dengan agenda pembacaan pledoi oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa dari Lembaga Bantuan Hukum Pusaka.

“Pledoi minggu depan,” kata Titin, PH terdakwa saat ditemui DETAKKaltim.Com. (LVL)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password