Mantan Pj Bupati KTT Diputus Bebas, Jaksa Kasasi

Pengadilan Tipikor Samarinda. (foto:LVL)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Akhmad Bey Yasin (57), mantan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tana (KTT) Tidung, Kalimantan Utara Tahun 2015 akhirnya bisa bernafas lega setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur, yang dipimpin  Ir Abdurrahman Karim SH dengan anggota Maskur SH, dan Ukar Priyambodo SH MH menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) padanya, Rabu (20/12/2017) sore.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deni Pardiana SH dari Kejari Bulungan menuntutnya 4 tahun 6 bulan penjara denda Rp200 Juta subsidair 6 bulan.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyebutkan, memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan, Akhmad Bey Yasin dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair.

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum,” sebut Majelis Hakim dalam amar putusannya.

Dalam dakwaan JPU, Akhmad Bey Yasin dimajukan ke meja hijau akibat perbuatannya menggunakan dana tidak terduga yang terdapat dalam DIPA APBD Kabupaten Tana Tidung tahun 2015 untuk kegiatan assesment center bagi Pegawai Negeri Sipil Eselon II, yang akan menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung 2015 sebesar Rp352.350.000,-.

Selain itu, dana tersebut juga digunakan terdakwa untuk Pemilihan Kepada Desa di Desa Tanah Merah, Desa Tideng Pala, Desa Sesayap, Desa Mendupo, dan Desa Sedulun sebesar Rp539.309.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berita terkait : Sidang Mantan Pj Bupati KTT, Mantan Kadis PMD Bersaksi

Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas putusan tersebut, JPU menyatakan Kasasi.

“Iya, Jaksa Penuntut Umum Kasasi,” sebut Deni saat dikonfirmasi.

Selama persidangan, Akhmad Bey Yasin didampingi Penasehat Hukumnya Bambang Srimartono SH dan Iswananta SH. (LVL)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password