Kasus Dugaan Korupsi Alkes RSUD HIS Bergulir di Pengadilan Tipikor

Pengadilan Tipikor Samarinda. (foto:LVL)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkse) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Indah Sendawar (HIS), Kutai Barat, Kamis (30/11/2017).

Sidang kasus dengan nomor perkara 70/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr mendudukkan Syahrizal selaku Direktur CV Graha Mitra Borneo, dan Adhitya Setiawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nomor perkara 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr, dipimpin Ketua Majelis Hakim Parmatoni SH dengan Hakim Anggota Deki Velix Wagiju SH MH dan Anggraeni SH.

Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan alat-alat Kedokteran RSUD HIS, yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN senilai Rp2.437.083.000,- dan dana BLUD senilai Rp950.000.000,- tahun 2012, nomor : SR 299/PW17/5/2017 tanggal 14 September 2017. Keduanya didakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara senilai Rp1.215.257.779,-.

Pada sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Johansen Silitonga SH menghadirkan 2 orang saksi masing-masing Seri Ana Neni, bendahara pengeluaran RSUD HIS, dan Nurmauli Napitupulu selaku pemakai alat (user).

Dalam sidang, Hakim SH, Penasehat Hukum (PH) Syahrizal sempat mempertanyakan pembayaran yang dilakukan bendahara kepada kliennya, bukan kepada pemenang tender dan penandatangan kontrak, Gozali, dari CV Savana Tiara Mas. Gozali sendiri sudah pernah dihadirkan JPU dalam kapasitas sebagai saksi pada sidang sebelumnya.

Pada sidang awal, JPU telah membacakan dakwaan kepada kedua terdakwa tersebut dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Junto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidair Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Sidang masih akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda masih pemeriksaan saksi. (LVL)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password