Buruh Kapal Klotok Menjerit, Aturan Pemerintah Pangkas Pendapatannya

Kapal Klotok di Pelabuhan Kampung Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat mengangkut Sepeda Motor. (foto:1st)

DETAKKaltim.Com, BALIKPAPAN : Sekitar 50an buruh Kapal Klotok yang hanya menggantungkan hidupnya di pelabuhan laut yang menghubungkan Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) menjerit. Mereka mayoritas merupakan warga setempat yang telah menjalani profesi itu hingga belasan tahun.

Persoalan ini bermula ketika terjadi pelarangan pungutan jasa angkut sepeda motor di Pelabuhan Kampung Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat itu sejak awal 2017.

Dirman (41), seorang buruh Kapal Klotok mengaku pendapatannya menurun sedari awal 2017. Sejak sosialisasi terkait pelarangan pungutan gencar dilakukan.

Semula ia  dapat meraup pendapatan bersih hingga Rp100 Ribu per hari.  Dengan rata-rata Rp5 Ribu untuk tiap kendaraan.

“Tapi sekarang hanya bisa dapat Rp30 hingga 50 Ribu per hari,” keluh warga Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan yang telah bekerja selama lima tahun di tempat itu, Selasa (28/11/2017).

Menurun hingga 50 persen per harinya, kata bapak dua anak ini,  jauh dari cukup sebagai jaminan agar asap dapur rumahnya tetap mengepul.

Pemilik pelabuhan atau kapal hanya mengupah Rp5 Ribu tiap kapalnya. Sedangkan tiap kapal biasa diisi oleh dua sampai tiga orang buruh untuk memindahkan kendaraan dari dermaga. Praktis pelarangan yang membuat pendapatan mereka terjun bebas tak bisa diakalinya.

Para buruh kini tak lagi bebas memungut biaya pemilik sepeda motor yang menggunakan jasa penyeberangan ini.  Di lain sisi, selain upah dari pemilik kapal yang minim,  tak adanya regulasi terkait hingga saat ini menjadi pemicu pungutan masih diberlakukan.

Suharlan (33), buruh  Kapal Klotok lainnya mengaku tidak tahu jika memungut biaya di luar ongkos penyeberangan adalah hal yang tak diperbolehkan. Ia baru mengetahui dari spanduk larangan pungutan untuk jasa angkut motor oleh pemerintah setempat di area sekitar pelabuhan.

“Ya memang biasanya Rp5 Ribu tiap penumpang yang membawa kendaraan,” ujarnya.

Harlan menilai, pungutan mesti dilakukan mengingat dermaga sendiri belum tersedia sarana pendukung seperti tangga penghubung.

Meski cenderung memberatkan penumpang, ia menilai pungutan yang dilakukan masih pada batas kewajaran, karena sulitnya mengangkut kendaraan yang cukup berat. (Rsk)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password