Mantan Pj Kasi Teknik Dinas Perhubungan Bulungan Dituntut 4 Tahun 6 Bulan

Pengadilan Tipikor Samarinda. (foto:LVL)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Deni Pardiana SH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Bulungan menuntut Suriansyah Bin Bahransyah 4 tahun 6 bulan penjara dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr, Rabu (1/11/2017).

Selain dituntut penjara, JPU juga menuntut terdakwa dengan membayar uang denda Rp200 Juta subsidair 6 bulan kurangan. Berikutnya, terdakwa juga dihukum untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp282.270.610,- subsidair pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan.

Suriansyah dihadapkan ke Meja Hijau selaku Pj Kasi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyerbarangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan, di Kantor Pelabuhan Kayan I Tanjung Selor, sejak tanggal 31 Juli 2013 hingga Juni 2014.

Suriansyah didakwan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara tidak menyetorkan semua hasil pungutan jasa tambat dan bongkar muat ke kas daerah, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam berkas tuntutannya, di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur, yang dipimpin Joni Kondolele SH MM dengan Hakim Anggota Poster Sitorus SH MH dan Fery Haryanta SH, JPU menyebutkan, selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat melepaskan terdakwa Suriansyah dari tuntutan hukum, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya  serta harus pula dijatuhi hukuman pidana.

Karena itu, JPU menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan terdakwa Suriansyah Bin Bahransyah tebukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum. (LVL)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password