Budiman Arifin, Mantan Sekda Nunukan Jalani Sidang di Pengadilan Tipikor

Budiman Arifin mendengarkan keterangan saksi. (foto:Ib)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Tepat Pukul 21:00 Wita, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur, memulai sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah tahun 2004 yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan, Budiman Arifin, Rabu (22/11/2017).

Meski baru saja menutup sidang kasus dugaan Tipikor Mantan Pj Bupati Kabupaten Tana Tidung, Akhmad Bey Yasin, namun sidang yang dipimpin Ir Abdurrahman Karim SH dengan Hakim Anggota Maskur SH dan Ukar Priyambodo SH MH tetap terlihat semangat.

Budiman Arifin, yang pernah menjadi Bupati di Bulungan selama 10 tahun didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Nunukan, melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah seluas 62 hektar tahun 2004 di Kabupaten Nunukan.

Budiman Arifin yang didampingi beberapa orang pengacara termasuk salah satunya pengacara senior asal Samarinda, Robert Nababan SH, menjalani sidang pemeriksaan saksi.

Mantan orang nomor satu di Kabupaten Bulungan ini dijadikan tersangka oleh Kejari Nunukan terkait pengembangan kasus pengadaan tanah untuk ruang terbuka di depan Kantor Bupati, Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Nunukan, Embung Sungai Bilal, Bangunan Penjara, Lapangan Parkir Badan Kepegawaian Daerah, Mess Diklat, PPI dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan. Ketika itu Budiman menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nunukan.

Pada sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Mustofa SH dan Alfian Listya Kurniawan SH menghadirkan saksi 3 orang, masing-masing Purwo Hari Uboyo selaku Pimpro dalam kegiatan ini, Simon Sili, selaku pemegang kas Setda Kabupaten Nunukan, dan Julius Riung, Kasi pada Kantor Pertanahan saat itu.

Dalam kaus ini, terdakwa Budiman Arifin bersama-sama saksi Abdul Hafid (Bupati Nunukan saat itu), Darmin Djemadil, Simon Sili dan Arifudin diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar Rp7.006.000.000,- atau kurang lebih sejumlah tersebut, sebagaimana diuraikan dalam laporan perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 217/S/XIX.SMD/10/2008 tanggal 28 Oktober 2008.

Menurut JPU, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 65k/Pid.Sus/2004 tanggal 8 Juli 2004 atas nama terpidana H Abdul Hafid Achmad, Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa adanya dokumen pendukung yang tidak memenuhi syarat untuk diberikan ganti rugi antara lain, 17 hektar di antaranya hanya berupa surat keterangan dan 3 hektar tidak ada surat-suratnya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Oleh JPU, Budiman Arifin didakwa dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Udnang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembentasan Tipikor Junto Pasal 55 ayat 1 ke-1.  Subsidair Pasal 3 Pasal 18 Undang-Udnang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembentasan Tipikor Junto Pasal 55 ayat 1 ke-1.

Sebelumnya 4 terpidana yang sudah diputus Pengadilan dan dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus ini. Mereka adalah mantan Bupati Nunukan Abdul Hafid, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nunukan Darmin Djemadil, mantan Bendahara Pembayaran Sekkab Nunukan Simon Sili dan Pj Sekcam Nunukan Selatan, Arifuddin. (ib/LVL)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password