Algaka Pilgub, Kastro : Sampah Visual, Satpol PP Harus Berani Tertibkan

Dua di antara sekian banyak baleho yang dinilai akademisi sebagai sampah visual bakal calon Gubernur Kaltim. (foto:Z7)

DETAKKaltim.Com, SAMARINDA : Akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah yang akrab di sapa Kastro menanggapi banyaknya spanduk, baleho kandidat pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 mendatang, hal tersebut disebutnya sampah visual.

“Saya menyebut poster-poster itu sebagai sampah visual. Di samping merusak pohon, isinya juga sekedar gambar. Tak ada edukasi politik berupa program di dalamnya. Sama sekali tidak mendidik. Apalagi poster-poster yang dipaku di pohon itu, jelas merusak lingkungan,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Kastro menerangka , hal itu bertentangan dua hal. Pertama, sampah visual, apalagi yang dipaku di pohon-pohon, jelas bertolak belakang dengan program HBS (Hijau, Bersih dan Sehat) yang gencar dicanangkan pemerintah.

“Kedua, keberadaan sampah visual ini jelas merusak tata kota. Wajah kota jadi makin semrawut. Penuh dengan gambar- gambar yang tak penting,” terangnya.

Dia menambahkan, kedua hal itu sejalan dengan PKPU Nomor Tahun 2017, di mana terdapat beberapa tempat yang tidak diperbolehkan adanya pemasangan Algaka.Di antaranya  tempat ibadah (termasuk halaman), sarana pendidikan, jalan-jalan protokol dan lain-lain.

Dia menawarkan solusi pertama, sebaiknya semua pihak terutama bakal calon dan tim kampanyenya menggunakan media resmi berupa papan baleho yang disewa.

“Jangan jadi kebiasaan menebar poster serampangan, apalagi dengan memaku pohon di mana-mana. Kedua, perlu mengintensifkan koordinasi antara Bawaslu dengan Pemkot. Karena belum masuk tahapan kampanye, maka penertiban poster-poster itu masih menjadi domain Pemkot, karena ini menyangkut tata kota,” ucapnya lagi.

Dia meminta harus ada tindakan tegas dari Wali Kota, termasuk poster-poster yang berisi foto dan kampanyenya sendiri. Dan ketiga, perlu teladan dari bakal calonnya sendiri, termasuk tim kampanyenya. Harusnya memberi instruksi untuk menggunakan pola kampanye yang ramah lingkungan dan tidak melanggar aturan.

“Kalau pendekatan lingkungan, bisa menggunakan Pasal 12 ayat (4) Perda 19 tahun 2013 tentang penghijauan Kota Samarinda. Setiap orang dilarang memasang dan menempel, sepanduk, poster, baleho dan jenis periklanan lainnya pada tanaman penghijauan atau pohon pelindung lokasi taman dan median jalan dalam wilayah Kota Samarinda,” ujar Kastro lagi.

Mengenai Algaka, menggunakan aturan PKPU Nomor 4 tahun 2017. Namun karena hal itu belum masuk masa kampanye, maka ini masih menjadi domain pemerintah kota untuk menindaknya.

“Jadi sampah- sampah visual itu ditertibkan menggunakan Perda. Kalaupun regulasinya tidak ada yang spesifik, Wali Kota harusnya mengambil tindakan diskresi untuk menertibkan sampah-sampah visual terutama yang ada di jalan-jalan protokol. Dan Satpol PP harus berani menertibkan pelanggaran Perda ini,” pungkasnya. (Z7)

 

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password